Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempertegas langkah nyata dalam memerangi stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2025. Bertempat di Pendopo Bupati, Selasa (30/12), Rakor bertajuk "Lombok Timur SMART" ini menjadi panggung kolaborasi besar-besaran yang melibatkan 157 peserta dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan.
Hadir dalam pertemuan tersebut unsur Forkopimda, OPD, Camat, BAZNAS, perbankan, tokoh agama, hingga organisasi non-pemerintah (NGO). Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab kolektif.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), memberikan arahan tegas terkait polemik perbedaan data stunting antara SSGI dan e-PPGBM.
Wabup Edwin menekankan agar semua pihak berhenti memperdebatkan perbedaan angka dan mulai fokus pada akurasi serta pemanfaatan data. Perbedaan data jangan jadi pertentangan. Keduanya benar, masing-masing punya kelebihan. Data SSGI adalah kompas kita dalam menentukan arah kebijakan nasional, sedangkan e-PPGBM adalah alat teknis untuk eksekusi di lapangan.
"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mengolahnya agar pas untuk intervensi," tegas Wabup Edwin.
Untuk menjamin kualitas data di masa depan, Pemkab Lombok Timur berencana melakukan Kalibrasi Alat Ukur semua alat timbang dan ukur di posyandu standar dan akurat SOP Pengukuran dengan standar operasional prosedur yang benar bagi petugas di lapangan, dan Evaluasi Berkala untuk rekonsiliasi data setiap triwulan agar progres penanganan lebih terukur.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Rakor ini sebagai landasan perencanaan tahun 2026. "Saya yakin dengan perencanaan yang matang, didukung data berkualitas dan SDM yang efektif, adalah kunci utama keberhasilan," pungkas Wabup Edwin.
Meski sepanjang tahun 2025 Lombok Timur berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi di tingkat nasional hingga internasional, isu kesehatan masih menjadi tantangan serius.
Kepala Bappeda sekaligus Sekretaris TP3S, H. Moh. Zaidarrohman, mengingatkan bahwa posisi stunting Lombok Timur yang berada di urutan ke-9 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB harus segera diperbaiki.
"Rakor ini diharapkan melahirkan kesepakatan intervensi positif, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi kantong stunting di tingkat desa dan kecamatan," ujar H. Zaidar. (RS)


