Jakarta - Radarselaparang.com || Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan kejahatan pertanahan oleh sindikat mafia tanah kini sudah terstruktur, sistematis, dan masuk kategori darurat nasional. Ia menegaskan, perlawanan terhadap sindikat ini menuntut kolaborasi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN dengan seluruh aparat penegak hukum (APH).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Nusron saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (03/12). Rakor ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, serta perwakilan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, hingga Bareskrim POLRI.
Menteri Nusron menyoroti bahwa jaringan kejahatan pertanahan ini telah menjalar hingga tingkat hulu.
"Mulai dari tingkat yang paling hulu, yaitu aparatur desa. Otak-atik surat di tingkat desa, di tingkat kelurahan ini sudah betul-betul juga menjadi pintu masuk," ungkapnya.
Kejahatan ini semakin mudah terjadi lantaran sistem pertanahan nasional masih bergantung pada dokumen sejarah, yang kerap dimanfaatkan oleh mafia untuk memanipulasi dan merekayasa data. Pola kejahatan para pelaku pun terus berubah dan beradaptasi, bahkan sering menggunakan identitas palsu.
Untuk menanggulangi kondisi darurat ini, Menteri Nusron menekankan perlunya dua pendekatan utama dengan Ketegasan APH karena melalui Aparat penegak hukum harus kuat dan tegas dalam menerapkan pasal hukum yang ada dan Kebersihan Internal ATR/BPN: Petugas internal BPN harus kuat, tegas, dan tidak mau diajak kongkalikong oleh sindikat mafia.
"Sepanjang petugas ATR/BPN-nya tepat, kuat, tegas, tidak mau diajak kongkalikong, ditambah APH yang kuat dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama," ujar Menteri Nusron.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pertahanan intelijen untuk mendeteksi identitas pelaku yang sering kali menggunakan data palsu, demi mempersempit ruang gerak mafia tanah.
Di akhir acara, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja bersama, Menteri Nusron menyerahkan pin emas dan piagam penghargaan kepada total 74 pihak yang dinilai sukses menyukseskan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. (*)
