 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin saat Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi |
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Meskipun Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berhasil menempati peringkat ke-4 dalam skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 per 7 Desember, Bupati H. Haerul Warisin memberikan peringatan keras. Peringkat ini, meski cukup baik, dinilai Bupati belum memuaskan karena masih berada di bawah kabupaten/kota lain di NTB, dan ia menunjuk perencanaan anggaran yang belum matang sebagai biang keladinya.
Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang digelar Senin (8/12) di Kantor Bupati, Bupati Warisin tanpa tedeng aling-aling menyatakan, “Kalau saya lihat dari peringkat kita ini, ini disebabkan oleh perencanaan kita yang tidak matang.”
Menanggapi tantangan pencegahan korupsi, yang menurut Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK, Dian Patria, seringkali berawal dari perencanaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bupati mendesak percepatan dan perbaikan dokumen anggaran.
“Perencanaan yang mantap harus kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai perencanaannya bagus tapi pelaksanaannya tidak karuan,” pesan Bupati, menekankan bahwa eksekusi di lapangan harus sejalan dengan rencana yang telah disusun dengan baik.
“Tidak boleh ada Silpa. Karena kalau kita punya Silpa ini artinya kita tidak bisa belanja, apalagi mendatangkan,” tegasnya, menyiratkan bahwa adanya Silpa adalah indikasi kegagalan dalam menyerap anggaran dan menjalankan program pembangunan.
Kasatgas KPK, Dian Patria, yang turut hadir, membenarkan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan dengan membangun sistem data terintegrasi dan menutup titik rawan. KPK menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemda Lotim dalam isu-isu krusial seperti tambak dan aset daerah.
Dian Patria juga mengingatkan para pejabat untuk melepaskan ego sektoral, terutama terkait pokok pikiran anggota dewan, dan memastikan semua program berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peningkatan kapasitas pegawai dan percepatan realisasi belanja modal juga menjadi perhatian utama dari KPK.
Menutup rapat yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD, PPK, dan Badan Anggaran DPRD ini, Bupati Warisin mengingatkan semua pihak untuk bekerja dengan satu visi: “Kerja baik, kerja jujur, kerja transparan,” demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan.
