Daftar Isi [Tampil]

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin saat memberikaan arahan dalam acara Sosialisasi Pengawasan bagi Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Lombok Timur.
Lombok Timur - Radarselaparang.com ||  Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Hal ini disampaikan saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan bagi Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Lombok Timur yang digelar di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (30/12).

Kegiatan sosialisasi pengawasan ini merupakan rangkaian berkelanjutan, setelah sehari sebelumnya juga telah dilaksanakan sosialisasi kelembagaan bagi para pengurus koperasi. Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Pemerintah Desa, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi "Soko Guru" baru bagi ekonomi masyarakat Lombok Timur.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa program strategis pusat ini harus dieksekusi dengan berani di daerah selama tetap berpijak pada regulasi yang ada. Ia berharap Koperasi Merah Putih segera hadir di seluruh wilayah Lombok Timur guna mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu tantangan utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah ketersediaan lahan. Bupati menyoroti masih adanya 26 desa yang hingga kini belum memiliki lahan untuk pembangunan kantor koperasi.

"Saya minta Sekretaris Daerah untuk mendata secara rinci kendala di lapangan. Bagi desa yang belum memiliki lahan sama sekali, silakan ajukan permasalahannya agar kita cari jalan keluar bersama," tegas Bupati Iron panggilan akrabnya.

Bupati Iron juga memberikan suntikan semangat kepada para Kepala Desa agar tidak merasa was-was dalam menjalankan program ini. Menurutnya, selama bekerja sesuai ketentuan hukum dan menjaga sinergi antar lembaga, program akan berjalan lancar dan aman.

Pada kesempatan yang sama, Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Infanteri Eky Anderson, memaparkan progres terkini. Saat ini, sebanyak 32 titik telah dinyatakan siap untuk mulai dibangun.

Meski demikian, Dandim tidak menampik adanya beberapa hambatan teknis di lapangan, seperti  Lokasi lahan yang kurang strategis atau jauh dari pemukiman, Akses jalan yang belum tersedia, dan Persoalan status lahan dan proses perizinan yang masih berjalan.

Untuk mengatasi hal tersebut, TNI melalui Babinsa dan Koramil akan terus melakukan pengawalan ketat, mulai dari pendataan, monitoring melalui portal digital, hingga percepatan pengadaan material bangunan sesuai potensi wilayah masing-masing.

"Pemerintah daerah akan memberikan pendampingan agar seluruh proses administrasi dan hukum tetap berada pada jalur yang benar," tegas Juaini. (RS)