Daftar Isi [Tampil]

Kepala SPPG, Windi Yahya dan Ketua Yayasan Palapa Nusantara, Dr. H. Lalu Muhammad Fahri, SH, MH.
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com ||  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, kini justru menyisakan beban bagi mitra penyedia. Kelalaian administrasi yang dilakukan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Yayasan Palapa Nusantara dilaporkan memicu kemacetan pembayaran bahan baku hingga puluhan juta rupiah.

Tunggakan ini terjadi pada operasional akhir Desember 2025, mencakup suplai menu selama empat hari untuk lebih dari 2.600 Penerima Manfaat (PM). Akibat laporan biaya yang terlambat diserahkan ke sistem pusat, dana sebesar Rp85 juta gagal dicairkan karena sistem Badan Gizi Nasional (BGN) telah ditutup.

Ketua Yayasan Palapa Nusantara, Dr. H. Lalu Muhammad Fahri, SH, MH. tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia menduga kuat bahwa kemacetan finansial ini berakar dari ketidaktelitian dan kurangnya fokus Kepala SPPG dalam mengelola laporan administrasi.

Tak hanya soal angka, Dr Fakri menyebut kinerja manajerial Kepala SPPG, Windi Yahya, juga mendapat rapor merah. Ruangan untuk kepala dan staf ahli sudah disiapkan, tapi kepala dapurnya malah lebih sering keluar. 

"Kami tidak melihat adanya pengontrolan maksimal terhadap kegiatan relawan di dapur oleh kepala SPPG," ungkap Dr Fahri nada tinggi.

Kondisi ini dianggap mengancam keberlangsungan operasional dapur karena mitra kini kesulitan menutupi biaya harian akibat modal yang tertahan di sistem birokrasi.

Buntut dari insiden ini, pihak Mitra secara tegas meminta adanya pergantian pimpinan di level Kepala SPPG. Pergantian ini dianggap sebagai harga mati agar operasional dapur kembali efektif, efisien, dan terkontrol.

"Kami berharap kepala dapurnya diganti dengan yang lain saja," tegas Dr Fahri menutup pernyataan.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala SPPG Yayasan Palapa Nusantara, Windi Yahya, mengakui adanya dana sebesar Rp85 juta yang tidak terbayarkan oleh BGN Pusat. Ia berdalih hal tersebut terjadi karena kendala sistemik di akhir tahun.

"Iya benar, kami mengakui pengajuan laporan kami tidak bisa dibayarkan ke sistem BGN karena sistemnya sudah tutup," ujar Windi.

Meski demikian, Windi mengklaim telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mengomunikasikan masalah ini ke pusat. Ia optimis bahwa tunggakan tersebut tetap akan dilunasi oleh BGN melalui proses pengajuan ulang yang kini tengah berjalan.

Kasus di SPPG Palapa Nusantara ini menjadi pengingat keras bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada ketajaman administrasi dan kehadiran pemimpin di lapangan. Jika masalah manajerial ini tidak segera dibenahi, mitra lokal dan suplayerlah yang akan menanggung beban dari kelalaian birokrasi. (rs)