LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Kelangkaan blangko KTP Elektronik (KTP-el) kembali menjadi sorotan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur, Farihin, S.AP., M.AP., angkat bicara. Ia menyebut kendala ini sebagai "masalah klasik" yang selalu berulang setiap transisi akhir dan awal tahun anggaran.
Farihin, S.AP., M.AP., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur.
Farihin menjelaskan bahwa ketergantungan daerah terhadap pasokan blangko dari Pemerintah Pusat menjadi akar masalah. Meskipun daerah mengusulkan jumlah besar, realisasi yang diberikan seringkali jauh dari kebutuhan.
"Ini kendala klasik. Kita usul 10.000, tapi yang diberikan kadang hanya 500. Akibatnya, kami harus menerapkan skala prioritas yang sangat ketat," ujar Farihin, Selasa (27/01/2026).
Saat ini, stok blangko yang terbatas diprioritaskan untuk kategori Emergency (darurat), seperti warga yang membutuhkan penanganan medis (UHC) dan pemula (pelajar) yang akan mendaftar ke perguruan tinggi atau melamar menjadi anggota TNI/Polri.
Farihin juga menyoroti lonjakan permintaan akibat perubahan elemen data secara masif, seperti warga yang mengubah status pekerjaan menjadi buruh atau petani demi mendapatkan bantuan sosial atau UMKM.
"Data yang bergerak di Lombok Timur itu antara 85.000 sampai 100.000 per tahun. Kalau kita bisa pengadaan mandiri (hibah) seperti DKI Jakarta, mungkin kita aman. Tapi kita masih bergantung pusat," tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang untuk memutus ketergantungan pada blangko fisik, Dukcapil Lotim tengah menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital di ponsel Android.
Menurut Farihin, IKD memiliki keunggulan luar biasa, diantaranya Anti Hilang & Anti Luntur: Tersimpan aman di aplikasi ponsel, Efisiensi Anggaran dengan tidak memerlukan blangko, film, atau tinta cetak, dan Praktis memudahkan perjalanan (pesawat) dan urusan administrasi tanpa membawa kartu fisik.
Namun, kendala besar muncul di lapangan. Banyak instansi pengguna, terutama sektor perbankan, yang hingga kini belum mau menerima IKD sebagai dokumen sah.
"Banyak user, khususnya bank-bank, yang belum menerima IKD. Kami meminta pusat segera mengeluarkan edaran nasional yang tegas agar semua lembaga wajib menerima IKD. Kalau ini berjalan, 70 persen warga kita yang punya Android tidak perlu lagi berebut blangko fisik," tegasnya.
Farihin optimistis distribusi blangko dari pusat akan kembali normal pada bulan Februari mendatang seiring berjalannya tahun anggaran baru. Saat ini, capaian IKD di Lombok Timur masih berada di angka 3-4 persen, dan pihak Dukcapil berkomitmen terus melakukan pendampingan serta jemput bola ke desa-desa dan sekolah.
"Kita tidak boleh menyerah pada keadaan klasik ini. Ayo masyarakat, monitor dan aktifkan IKD-nya. Bagi yang belum punya Android, tetap kita siapkan fisik KTP-nya meski dengan antrean prioritas," pungkasnya. (rs)
