Daftar Isi [Tampil]

Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini. 
MATARAM - Radarselaparang.com || Setelah lama "mati suri" akibat jeratan persoalan administratif dan pemblokiran di Kemenkumham, BUMD kebanggaan NTB, PT Gerbang NTB Emas (GNE), resmi diaktifkan kembali. Namun, langkah Pemerintah Provinsi NTB yang menyuntikkan dana segar ini justru disambut dengan tuntutan keras Audit investigasi dan perombakan total jajaran pimpinan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Rabu (07/01/2026) kemarin, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memutuskan untuk menghidupkan kembali perusahaan ini. Fokus bisnis pun dipersempit menjadi satu core business utama material konstruksi.

Untuk memuluskan transisi ini, Pemprov NTB menggelontorkan tambahan modal sebesar Rp 8 miliar. Ironisnya, mayoritas dana tersebut—yakni sebesar Rp 5,7 miliar—harus habis hanya untuk melunasi tunggakan pajak perusahaan yang menumpuk.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini. Ia menilai euforia "buka gembok" ini tidak boleh hanya berhenti pada pengesahan laporan keuangan dan perubahan fokus bisnis.

"Penyakit GNE ini sebenarnya sudah terdiagnosa. Yang dibutuhkan sekarang bukan menunggu, tapi tindakan cepat. Secara bisnis GNE itu baik-baik saja, yang bermasalah adalah manajemennya," tegas Zaini, Jumat (09/01/2026).

Zaini mendesak dilakukannya audit investigasi menyeluruh terhadap periode buku 2019-2024. Periode ini dianggap sebagai masa paling rawan terjadinya kebocoran anggaran dan penyimpangan tata kelola.

Beberapa poin krusial yang disorot oleh LSM Garuda Indonesia antara lain Pertama Ketidakjelasan Dana Pengurus lama dinilai gagal mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal daerah dan pinjaman perbankan.

Kedua Dividen dan Pajak, Selama bertahun-tahun, dividen tidak disetorkan ke kas daerah, sementara pajak dibiarkan menunggak hingga miliaran rupiah.

Ketiga Piutang Misterius, Tingginya angka piutang macet yang dinilai tidak wajar dan diduga kuat terdapat praktik "kongkalikong".

Keempat Ketidakpastian Hukum, Meski Kejaksaan Tinggi NTB sempat melakukan penggeledahan beberapa bulan lalu, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil penyelidikan tersebut.

Selain audit, Zaini juga mengkritik status jajaran direksi yang dibiarkan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama satu setengah tahun. Menurutnya, kondisi ini membuat organisasi berjalan tanpa kompas yang jelas.

"Awal tahun adalah waktu paling ideal untuk menata ulang. Gubernur harus segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk direksi dan komisaris definitif agar dana rakyat yang digelontorkan bisa dikelola secara profesional," tambah Zaini.

Di sisi lain, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tetap optimis bahwa PT GNE masih memiliki masa depan cerah jika dikelola dengan fokus yang benar. Pengaktifan kembali ini dipandang sebagai langkah penyelamatan aset dan potensi bisnis yang masih menjanjikan.

Namun, bola panas kini ada di tangan Pemerintah Provinsi. Apakah kebangkitan PT GNE akan menjadi awal baru yang bersih, atau justru sekadar "tambal sulam" di atas manajemen yang rapuh? Publik kini menunggu keberanian Gubernur untuk melakukan "bersih-bersih" total demi menyelamatkan aset daerah dari kebocoran lebih lanjut. (RS)