Daftar Isi [Tampil]

 

Kunjungan delegasi tingkat tinggi dari Kanada dan PBB di Desa Aik Dewa Kecamatan Peringgasela

LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Sebuah pencapaian luar biasa dari akar rumput di Pulau Lombok berhasil mencuri perhatian dunia. Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, sukses membuktikan bahwa tradisi dan kemajuan perlindungan anak bisa berjalan beriringan. Keberhasilan mereka menekan angka pernikahan anak hingga titik nol menarik kunjungan delegasi tingkat tinggi dari Kanada dan PBB, Minggu (11/01/2026).

Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, hadir langsung bersama Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, serta perwakilan dari tiga agensi raksasa PBB yakni UNFPA, UNICEF, dan UN Women.

Di tengah angka nasional pernikahan anak yang masih bertengger di angka 5,90% pada 2024, lima desa di Pulau Lombok—termasuk Aik Dewa—justru tampil berani dengan klaim nol kasus (zero cases).

"Pernikahan anak nol di desa ini. Ini adalah langkah krusial. Saat perempuan tetap bersekolah, mereka memiliki peluang ekonomi dan masa depan yang jauh lebih baik," puji Menteri Randeep Singh Sarai saat berdialog dengan warga setempat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi program BERANI II (Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia) yang didanai Pemerintah Kanada. Program ini menyasar isu-isu sensitif yang selama ini dianggap tabu, mulai dari kesehatan reproduksi hingga penghapusan Pemotongan atau Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan.

Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, mengungkapkan bahwa kesadaran ini lahir dari pergeseran cara pandang di tingkat keluarga. Jika dulu isu gender dianggap membentur norma adat, kini masyarakat mulai melihat kesetaraan sebagai kebutuhan.

Hal ini diamini oleh Nendi dari Lembaga Sosial Desa (LSD). Ia melihat transformasi nyata di mana kaum ibu kini lebih berani bersuara (speak up) melawan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun ekonomi.

Dikatakan keberhasilan Lombok Timur bukan sekadar angka, melainkan perubahan sistemik yang nyata dengan Edukasi masif berupa pengetahuan kesehatan reproduksi telah menjangkau 31.800 remaja di berbagai sekolah dan pesantren.

Kesehatan Ibu dengan angka kematian ibu tercatat di bawah rata-rata nasional (hanya 20 kasus hingga 2024), Benteng Regulasi dengan terbitnya 34 rencana aksi kebijakan, termasuk 19 peraturan di tingkat desa/dusun untuk melindungi perempuan, Standar Nasional dengan praktik penghapusan sunat perempuan dari Lombok Timur kini resmi masuk dalam RPJMN 2025-2029.
 
Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso, menjelaskan bahwa kunjungan ini menjadi penentu bagi keberlanjutan program di masa depan. Tahun 2026 menjadi tahun evaluasi krusial bagi program BERANI II.

"Kita akan menunggu hasil laporan kunjungan Pak Menteri dan stakeholder lainnya untuk membuat keputusan apakah berlanjut ke tahap BERANI III atau tidak," ujar dr. Hasbi optimis.

Kunjungan ditutup dengan komitmen kuat dari lintas dinas (DP3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas BPMD) serta dukungan Ketua TP-PKK Provinsi NTB. Lombok Timur telah menetapkan standar baru: bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah investasi terbaik untuk generasi NTB yang gemilang. (RS)