Lombok Timur - Radarselaparang.com || Kondisi infrastruktur pertanian di Kabupaten Lombok Timur kian memprihatinkan. Di tengah gempuran curah hujan tinggi, jaringan irigasi yang menjadi urat nadi pertanian daerah ini justru dalam kondisi rapuh. Berdasarkan data terbaru, hampir separuh dari total 140 ribu meter jaringan irigasi di Lombok Timur kini dalam kondisi rusak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Dewanto Hadi.
Kondisi Kritis di Wilayah Lereng
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Dewanto Hadi, mengungkapkan bahwa angka kemantapan irigasi daerah saat ini baru menyentuh 54 persen. Sisanya, mengalami kerusakan ringan hingga berat yang kini diperparah oleh bencana alam.
"Beberapa titik irigasi mengalami longsor, terutama di wilayah lereng dengan tanah labil. Ini tentu berdampak langsung pada layanan pengairan ke sawah-sawah warga," ujar Dewanto saat ditemui di Selong, Selasa 20/01/2026).
Ironisnya, saat ini Dinas PUPR hanya bisa melakukan "napas buatan" dengan penanganan darurat. Petugas lapangan hanya mengandalkan tumpukan karung pasir untuk menahan longsoran agar air tetap mengalir.
"Secara konstruksi, kami belum bisa melakukan perbaikan permanen," aku Dewanto jujur.
Tantangan besar tidak hanya datang dari alam, tapi juga dari kebijakan fiskal pusat. Mulai tahun 2025, Pemerintah Pusat resmi menghapus alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor irigasi. Kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi daerah yang sedang berjuang memperbaiki infrastruktur pangan.
Sebagai langkah penyelamatan, Pemkab Lombok Timur menggelontorkan Rp 12 miliar dari APBD 2025. Namun, dana ini diakui hanya cukup untuk menjaga status quo agar kondisi tidak semakin merosot.
"Dengan anggaran itu, posisi kita hanya mampu bertahan di angka 54 persen kemantapan irigasi. Tidak ada peningkatan signifikan," tambah Dewanto.
Untuk menangani kerusakan berat akibat longsor, Dinas PUPR berencana mengajukan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, untuk jangka panjang, nasib petani Lombok Timur bergantung pada usulan kebijakan baru yang menyerupai Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Melalui skema ini, diharapkan perbaikan irigasi kabupaten kembali mendapat suntikan dana dari APBN.
"Sekarang masih tahap pengusulan. Mudah-mudahan terealisasi, karena irigasi ini sangat vital bagi ketahanan pangan daerah. Tanpa dukungan pusat, sulit bagi daerah untuk mengejar kondisi ideal," pungkasnya. (rs)
