Daftar Isi [Tampil]
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menerima tim BPKP
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara resmi memulai proses pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimulainya agenda rutin ini ditandai dengan pertemuan awal (entry meeting) antara Tim BPK dengan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, di ruang kerjanya pada Rabu (28/1/2026).

Pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 45 hari ke depan, mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam proses pemeriksaan tahun ini, BPK RI akan memberikan perhatian khusus pada beberapa sektor krusial, di antaranya  Piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Wakil Bupati Edwin menegaskan bahwa Pemda Lombok Timur berkomitmen penuh untuk kooperatif selama proses berlangsung. Ia bahkan menunjuk langsung Person In Charge (PIC) khusus untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat penyediaan data yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Menurut Wabup, transparansi ini bukan semata-mata demi mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

"Kami tidak hanya ingin mempertahankan opini WTP, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik. Semangat perbaikan ini didukung penuh oleh seluruh pimpinan OPD," tegas Wabup Edwin.

Terkait Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) berupa rekomendasi dan pembenahan dari tahun sebelumnya, Wabup mengakui adanya beberapa kendala teknis di lapangan. Meski demikian, didampingi Inspektur Daerah dan jajaran pimpinan OPD, ia optimis seluruh rekomendasi tersebut dapat dituntaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pertemuan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di Lombok Timur," pungkas Wabup Edwin. (rs)