Lombok Timur - Radarselaparang.com || Setelah menuntaskan tahun pertama pelaksanaannya di 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD Lantai 3, Rapat ini menjadi momentum krusial untuk membedah capaian serta merumuskan strategi penguatan demi menyongsong tantangan di tahun 2026. Senin (19/01/2026). 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD Lantai 3.
Dalam rapat evaluasi yang dihadiri oleh koordinator wilayah tingkat kabupaten dan kecamatan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, memaparkan data menggembirakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar urusan pemenuhan gizi, melainkan motor penggerak ekonomi baru bagi daerah.
"Kehadiran program ini memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur," ungkap Juaini.
Namun, Sekda Juaini juga memberikan catatan penting bagi pihak sekolah. Sekda mendorong agar pihak sekolah memimpin langsung momen makan bersama untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
"Sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala berarti," tambahnya.
Mengingat risiko tinggi pada makanan segar yang disajikan, Pemda berencana melakukan terobosan dalam hal pengawasan. Pada pertengahan tahun 2026, akan dibentuk Bidang Monitoring Independen yang melibatkan perwakilan masyarakat dan wali murid. Wadah ini diharapkan menjadi saluran cepat untuk keluhan dan saran publik.
Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, memberikan klarifikasi mendalam terkait insiden yang sempat terjadi di Kembangsari. Investigasi lapangan mengungkap dua akar masalah utama yakni Kurangnya Edukasi Konsumsi dengan ditemukan kasus susu kedelai yang seharusnya segera dikonsumsi justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga basi saat diminum, dan Kualitas Bahan dari Mitra karena ditemukan indikasi mitra penyedia memesan susu yang mendekati masa kedaluwarsa.
"Ini menjadi catatan keras bagi kami untuk memperketat seleksi dan pengawasan terhadap mitra penyedia di masa depan," tegas Agamawan.
Tantangan ke depan juga mencakup validasi data penerima manfaat. Dengan adanya revisi Juknis dari pusat, Satgas kini fokus mensinkronkan data Dapodik, EMIS, dan BKKBN untuk mencakup kategori penerima tambahan, termasuk Ibu Hamil & Menyusui, Balita, dan Penjaga Sekolah
Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menekankan pentingnya Satgas Kabupaten untuk aktif melakukan monitoring berjenjang. Tujuannya agar setiap kendala teknis di lapangan dapat segera dilaporkan ke tingkat provinsi hingga pusat guna mendapatkan solusi cepat tanpa harus menunggu instruksi birokrasi yang panjang. (RS)
