 |
| Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., melantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi serta Satuan Tugas (Satgas) Pertanahan untuk tahun anggaran 2026. |
Bertempat di aula utama Kantor Pertanahan, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., secara resmi memimpin Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi serta Satuan Tugas (Satgas) Pertanahan untuk tahun anggaran 2026.
Prosesi pelantikan ini melibatkan empat elemen vital dalam struktur percepatan pendaftaran tanah, yakni Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik (Bertugas dalam pengukuran dan pemetaan batas tanah), dan Satgas Yuridis (Bertugas melakukan penelitian data hukum dan riwayat kepemilikan), serta Satgas Administrasi (Pengelola data dan pemberkasan digital).
Dalam arahannya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa sumpah yang diucapkan para petugas bukan sekadar formalitas birokrasi. Ia menekankan bahwa kehadiran Satgas ini adalah jawaban atas kerinduan masyarakat akan kepastian hukum hak atas tanah.
"Pelantikan ini adalah awal dari tanggung jawab besar. Kita bukan hanya bekerja di belakang meja atau sekadar mengukur lahan, tetapi kita sedang membangun fondasi ekonomi masyarakat melalui tertib administrasi pertanahan," tegas Shaleh di hadapan para terlantik. Kamis (12/02/2026).
Administrasi di Gumi Tioq Tata Tunaq
Kabupaten Lombok Utara, dengan potensi pariwisata dan agrikulturnya yang pesat, memang membutuhkan akurasi data pertanahan yang tinggi. Kehadiran Panitia Ajudikasi dan Satgas ini diharapkan mampu meminimalisir sengketa lahan yang kerap muncul akibat ketidakjelasan batas wilayah atau tumpang tindih dokumen. Iajuga mengingatkan timnya untuk bekerja dengan integritas tinggi dan mengedepankan prinsip transparansi.
"Pelayanan terbaik bagi masyarakat adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik pungutan liar," pesan Shaleh.
Target Utama Satgas Tahun 2026, yakni Akselerasi Pendaftaran Tanah untuk mempercepat target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di wilayah pelosok, Validasi Data Digital dengan melakukan sinkronisasi antara data fisik di lapangan dengan database digital pertanahan, dan Edukasi Masyarakat memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti hukum yang kuat.
Dengan terbentuknya tim yang solid ini, masyarakat Lombok Utara diharapkan tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus legalitas aset mereka. Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat bahwa Kantor Pertanahan Lombok Utara siap bertransformasi menjadi institusi yang lebih modern dan melayani.
"Harapan saya, seluruh tim segera turun ke lapangan. Temui masyarakat, bantu mereka, dan pastikan setiap jengkal tanah di daerah ini memiliki status hukum yang jelas demi kesejahteraan bersama," tutup Shaleh dengan penuh optimisme.
Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan sesi pengarahan teknis singkat bagi para Satgas yang akan mulai bertugas di titik-titik lokasi strategis di seluruh penjuru Lombok Utara. (rs)
