 |
| Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja krusial bersama Dinas Koperasi dan UMKM |
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja krusial bersama Dinas Koperasi dan UMKM di Gedung DPRD lantai 2, Rapat ini bertujuan mengevaluasi penyaluran bantuan modal UMKM dengan mendorong perbaikan distem penyaluran modal agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Senin (2/2/2026).
Namun, suasana rapat memanas saat terungkap adanya indikasi masalah serius pada salah satu mitra perbankan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, ditemukan kasus transfer ganda senilai lebih dari Rp2 miliar yang khusus terjadi pada penyaluran melalui Bank BRI.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, ST, didampingi Wakil Ketua I DPRD, M. Waes Al Qarni, SE, menyoroti adanya ketimpangan sistem distribusi bantuan. Padahal, penyaluran bantuan ini melibatkan banyak pihak perbankan, antara lain BCA, BNI, dan Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Sea Bank (melalui BSI), dan Bank BRI.
Anehnya, kendala teknis berupa transfer ganda ini hanya ditemukan pada Bank BRI, sementara bank penyalur lainnya terpantau aman dan lancar.
Menanggapi temuan tersebut, Komisi III DPRD Lombok Timur meminta klarifikasi tegas serta tindak lanjut cepat agar masalah ini tidak merugikan keuangan daerah maupun para pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.
DPRD juga mendorong adanya perbaikan sistem penyaluran secara menyeluruh dan penguatan koordinasi dengan pihak perbankan guna mencegah kebocoran anggaran di masa mendatang. Harapannya, bantuan modal ini benar-benar menjadi stimulus nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Timur, bukan justru memicu kerumitan administratif.
"Kami menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat. Rapat kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan," tegas Amrul Jihadi.(rs)
