Daftar Isi [Tampil]

Menteri BPN/ATR memberikan perspektif mendalam mengenai tata kelola pemerintahan dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (UI)
DEPOK - Radarselaparang.com || Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan perspektif mendalam mengenai tata kelola pemerintahan dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (UI), Senin (23/02/2026).

Di hadapan para alumni dan jemaah, Nusron menekankan bahwa kepemimpinan dan kebijakan publik bukanlah sekadar urusan teknis, melainkan perpaduan antara etika, moral, dan fondasi keilmuan yang jelas—atau yang ia sebut sebagai sanad.

Mengutip Imam Muslim, Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam agama, sanad adalah penjaga otoritas agar seseorang tidak berbicara semaunya. Prinsip ini, menurutnya, harus diadopsi mentah-mentah ke dalam birokrasi.

"Kalau tidak ada sanad, orang akan cenderung ngawur. Dalam pemerintahan, 'sanad' itu adalah data, regulasi, dan kerangka hukum. Tanpa itu, keputusan publik berisiko menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan," tegas Nusron.

Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana ini mengingatkan para pemegang amanah tentang sisi gelap kekuasaan. Ia menyebut manusia memiliki kecenderungan manipulatif dan merasa paling benar.

Sebagai pengingat, ia mengutip doa Rasulullah SAW yang cukup menggetarkan: Bagi Pemimpin yang Mempersulit: "Ya Allah, siapa yang memimpin dan mempersulit hidup orang lain, maka persulitlah hidupnya." Bagi Pemimpin yang Memudahkan "Siapa yang mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya."

Dalam konteks pertanahan, Nusron merujuk pada Surah Al-Hasyr ayat 7, yang menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Semangat inilah yang diklaim menjadi motor penggerak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa langkah konkret yang kini tengah digeber Kementerian ATR/BPN antara lain Penataan Hak Guna Usaha (HGU) dengan memastikan lahan negara tidak dikuasai segelintir pihak tanpa manfaat sosial, Redistribusi Tanah dengan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, dan Penataan Ruang dengan mengurangi ketimpangan ekonomi struktural demi keadilan sosial.

"Inti dari kepemimpinan adalah memastikan keadilan hadir dalam kebijakan. Negara tegak karena keadilannya, bukan sekadar simbol formalnya," tutup Nusron sembari mengajak generasi muda UI untuk memadukan kompetensi profesional dengan integritas moral. (*)