MATARAM - Radarselaparang.com ||Proses seleksi nahkoda baru di PT Gerbang NTB Emas (GNE) kini berada di bawah bidikan tajam. LSM Garuda Indonesia secara terbuka melontarkan kritik pedas terkait mekanisme rekrutmen Direksi BUMD milik Pemprov NTB tersebut yang dinilai tertutup, terburu-buru, dan sarat akan indikasi permainan internal.
M. Zaini, Direktur LSM Garuda Indonesia.
Sorotan utama tertuju pada jendela pendaftaran yang dinilai tidak wajar. Masa rekrutmen hanya dibuka selama dua hari, yakni sejak Minggu (8/2/2026) hingga Selasa (10/2/2026).
Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, menilai pemilihan waktu yang dimulai pada hari libur nasional serta durasi yang sangat singkat merupakan taktik sistematis untuk membatasi partisipasi publik.
"Kami mencium aroma busuk. Pengumuman hanya disebar lewat media sosial dan mewajibkan akses ke situs resmi. Ini jelas indikasi pembatasan informasi agar masyarakat tidak punya ruang cukup untuk berkompetisi," tegas Zaini, Sabtu (14/2/2026).
Zaini mengkhawatirkan pola rekrutmen yang tidak transparan ini sengaja didesain untuk meloloskan figur-figur tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa tata kelola BUMD yang buruk di masa lalu telah memberikan pelajaran pahit bagi daerah.
"Kita tidak ingin lagi melihat GNE dijadikan sapi perahan oleh oknum tertentu. Posisi direksi ini krusial karena menyangkut hajat hidup masyarakat NTB," tambahnya.
Adapun poin tuntutan LSM Garuda Indonesia, antara lain :
Evaluasi Total: Meminta Gubernur NTB, Miq Iqbal, segera mengevaluasi tim seleksi yang dianggap gagal menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
Perpanjangan Waktu: Membuka kembali pendaftaran tahap kedua guna menjaring kandidat profesional yang lebih luas.
Transparansi Publik: Memastikan setiap tahapan seleksi dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
LSM Garuda menegaskan bahwa celah perbaikan masih terbuka sebelum adanya keputusan definitif. Namun, jika suara kritis ini diabaikan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah provinsi, mereka siap turun ke jalan.
"Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan segera menggeruduk dan menggelar aksi besar di kantor PT GNE," ancam Zaini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT GNE maupun perwakilan Pemerintah Provinsi NTB masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik rekrutmen kilat tersebut. (rs)
