Daftar Isi [Tampil]

Sekretaris Wilayah (Sekwil) Pemuda Pancasila NTB, H. Iwan Setiawan.
MATARAM - Radarselaparang.com ||Genap satu tahun menahkodai Nusa Tenggara Barat (NTB), pasangan Iqbal-Dinda kini dihantam rapor merah. Data menunjukkan capaian ekonomi NTB justru terpuruk di peringkat ke-36 dari 38 provinsi di Indonesia—sebuah angka yang memicu alarm keras bagi keberlangsungan kesejahteraan rakyat Bumi Gora.

Kondisi ini memancing reaksi tajam dari Sekretaris Wilayah (Sekwil) Pemuda Pancasila NTB, H. Iwan Setiawan, atau yang akrab disapa Bang Iwan Dante. Menurutnya, narasi kemajuan yang selama ini didengungkan pemerintah berbanding terbalik dengan realitas pahit di lapangan.

NTB bertengger di urutan ke 36 dari 38 Provinsi.
Bang Iwan menyoroti kontradiksi di sektor pertanian. Di saat petani memasuki masa panen, mereka justru disambut "kado pahit" berupa anjloknya harga komoditas strategis seperti padi dan tembakau. Ini bukti pemerintah tidak serius. Tidak ada upaya nyata menjaga stabilitas harga.

"Di mana keberpihakan pemerintah saat rakyat kecil justru merugi di lumbung sendiri?" tegas Bang Iwan dengan nada tinggi, pada Sabtu (21/02/2026).

Kelesuan serupa juga merayap ke sektor pariwisata dan UMKM. Okupansi hotel yang terus melorot serta sepinya pelanggan di tingkat pelaku usaha lokal menjadi indikator bahwa mesin ekonomi NTB sedang mengalami "mati suri".

Satu poin paling krusial yang disoroti adalah minimnya pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur. Dominasi kontraktor luar NTB dinilai menjadi penyebab utama bocornya nilai tambah ekonomi ke luar daerah.

"Apa yang tersisa untuk rakyat NTB jika proyeknya dikerjakan orang luar? Uangnya mengalir keluar, kita hanya dapat debunya," tandasnya.

Sebagai bukti konkret lemahnya pengawasan dan eksekusi pemerintah, proyek Jalan Lunyuk-Lenangguar di Kabupaten Sumbawa menjadi sorotan utama. Target awal selesai 31 Desember 2025, Adendum diperpanjang 50 hari hingga 19 Februari 2026, namun realita hingga kini, pekerjaan masih mangkrak dan jauh dari kata tuntas.

Keterlambatan ini dianggap sebagai simbol kegagalan manajemen proyek di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda yang berdampak langsung pada terhambatnya konektivitas ekonomi antarwilayah. (rs)