 |
| Wabup Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri Pengukuhan Kepala BPKP NTB: Perkuat Sinergi Kawal Akuntabilitas Lombok Timur |
MATARAM - Radarselaparang.com || Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, H. Muhammad Iqbal, di Pendopo Gubernur, Selasa (10/02/2026).
Kehadiran Wabup Edwin yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk terus bersinergi dengan BPKP dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
Dengan pengukuhan ini, diharapkan koordinasi antara Pemkab Lombok Timur dan BPKP NTB semakin solid, khususnya dalam mengawal program-program pembangunan nasional dan daerah agar tepat sasaran dan akuntabel
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menekankan bahwa peran BPKP sangat krusial sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Ia meluruskan paradigma bahwa pengawasan bukan bertujuan mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai instrumen perlindungan bagi para pejabat daerah.
"Tugas Pak Kaban adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola kami berjalan dengan benar. Ini adalah upaya melindungi kita semua agar tidak terjebak dalam masalah hukum akibat sistem yang lemah," tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah di NTB untuk memanfaatkan BPKP sebagai mitra konsultatif. Pencegahan dini melalui pendampingan administratif jauh lebih diutamakan guna membenahi sistem tata kelola dari tahun ke tahun.
Adrian Puspawijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala BPKP NTB, kini resmi mengemban amanah penuh. Di tahun 2026 ini, BPKP NTB telah memetakan beberapa fokus kerja strategis, di antaranya Penguatan Pengawasan SDM dengan memastikan profesionalisme aparatur di lingkungan pemerintahan, Pengawasan Anggaran dengan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara/daerah, Audit BUMD dengan melakukan pengawasan intensif pada badan usaha daerah, termasuk Bank NTB Syariah, guna memastikan performa yang sehat.
Komitmen Kolektif Pembenahan Sistem
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh jajaran Bupati dan Walikota se-NTB, Forkopimda, serta pimpinan OPD. Semangat yang dibawa dalam pertemuan ini adalah kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan BPKP sebagai mitra preventif.
"Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Kapan lagi kita perbaiki sistem kalau tidak sekarang?" tutup Gubernur disambut antusias oleh para undangan yang hadir. (rs)
