 |
| Ossy Dermawan, Wamen ATR/Waka BPN |
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI bertajuk "Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia" pada Senin (23/02/2026).
Dalam paparannya, Wamen Ossy memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi MAPPI dalam membina kompetensi para anggotanya. Menurutnya, keberlanjutan sistem penilaian nasional sangat bergantung pada kualitas SDM yang menjunjung tinggi etika.
"Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional," ujar Ossy.
Bukan sekadar memberikan pujian, Wamen Ossy juga menyoroti tantangan nyata di lapangan. Ia membedah kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian serta memberikan strategi penyelesaian untuk menghindari risiko kerja yang membayangi profesi penilai.
Ia menekankan tiga pilar utama untuk memperkuat tata kelola penilaian yakni Kebijakan & Regulasi meupakan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan payung hukum, Integrasi Sistem dengan penguatan sistem penilaian yang lebih terhubung secara digital dan teknis, dan Kolaborasi dengan memastikan setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kokoh agar bisa diterima semua pemangku kepentingan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyatakan bahwa penguatan kapasitas penilai bukan hanya demi kepentingan profesi semata, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Perlindungan profesi bukan hanya kepentingan penilai, namun juga untuk kepentingan publik.
"Kami berkomitmen membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Kemenkeu, OJK, Kejaksaan Agung, hingga DPR RI," pungkas Wahyu.
Webinar ini menjadi wadah diskusi lintas sektor yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, akademisi dari UNS, serta anggota MAPPI dari seluruh penjuru Indonesia.
