Daftar Isi [Tampil]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Lombok Timur, Fathurrahman, M. Kes.
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) di sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur kini menjadi sorotan. Pasalnya, masyarakat sekitar mulai mengeluhkan aroma tidak sedap yang muncul akibat sistem pembuangan yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan lingkungan.

Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Lombok Timur, Fathurrahman, menegaskan pentingnya komitmen pengelola dapur dalam menangani limbah, baik padat maupun cair, agar tidak menjadi sumber penyakit.

Fathurrahman menjelaskan bahwa pihaknya siap memberikan bimbingan teknis dan edukasi bagi pengelola dapur yang kesulitan mengelola limbahnya. Menurutnya, penanganan limbah tidak selalu harus menggunakan teknologi yang rumit dan mahal, asalkan tepat sasaran. Prinsipnya, limbah harus dikelola dan tidak dibuang sembarangan. Air bekas cucian atau hasil masak jangan sampai meluber ke pemukiman atau mengganggu lingkungan.

"Sebenarnya bisa menggunakan sistem septic tank yang tertutup; tidak serumit bayangan orang bahwa Ipal itu harus selalu besar dan mahal," jelas Fathurrahman pada Selasa (31/3/2026).

DLHK memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan bagi satuan pelayanan (SP) yang mengajukan permohonan pendampingan terkait tata cara penanganan limbah yang ramah lingkungan.

Terkait limbah padat atau sampah dapur, DLHK mencatat sudah banyak pihak dapur MBG yang melakukan kerja sama pengangkutan, baik langsung dengan dinas DLH maupun melalui pemerintah desa setempat.

Dalam arahannya DLHK memberikan arahan agar setiap dapur MBG untuk memperhatikan hal - hal  berikut :

Limbah Cair: Harus memiliki tempat pembuangan terpusat (tidak dialirkan bebas) agar tidak menimbulkan bau busuk.

Limbah Padat: Kerja sama pengangkutan sampah harus diperkuat, terutama bagi dapur yang lokasinya jauh dari pusat pembuangan sesuai dengan regulasi Perda.

Kesehatan Masyarakat: Pengelolaan yang buruk berisiko menimbulkan sarang penyakit bagi warga sekitar.

DLHK mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera melakukan audit mandiri terhadap sistem pembuangan mereka. Jika ditemukan adanya kebocoran atau sistem yang terbuka sehingga memicu bau, perbaikan harus segera dilakukan.

Pemerintah daerah melalui DLHK akan terus memantau dan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan standar sanitasi dan kelayakan lingkungan tetap terjaga demi kenyamanan bersama.

"Kami minta pengelola dapur mengelola limbahnya dengan baik. Jangan sampai niat baik menyediakan makanan bergizi justru terganggu karena dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar," pungkasnya. (rs)