Radarselaparang.com || Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik membuahkan hasil manis. Bertempat di Aula Prona, Jakarta, kementerian ini memberikan penghargaan bergengsi kepada satuan kerja (Satker) yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Kamis (05/03/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, secara langsung mengapresiasi kerja nyata jajarannya yang telah membangun tata kelola akuntabel.
"Penghargaan ini adalah bukti komitmen kuat untuk perbaikan layanan. Namun ingat, ini bukanlah akhir, melainkan tanggung jawab besar untuk tetap menjaga konsistensi dan integritas di tengah masyarakat," tegas Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.
Dalam laporannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal ATR/BPN, Sutaryono, mengumumkan rincian penerima penghargaan tahun ini berupa Predikat WBBM: Diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sebagai predikat tertinggi dari Kementerian PAN-RB, raihan ini menandakan kesuksesan total dalam pencegahan korupsi dan pelayanan prima. Predikat WTAB ini diberikan kepada 31 Satker, yang terdiri dari Kanwil BPN Provinsi DIY dan Bali, serta 29 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
WTAB sendiri merupakan inovasi internal Kementerian ATR/BPN untuk menyaring Satker yang bersih dan transparan sebelum melangkah menuju level WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM.
Apresiasi juga datang dari Kementerian PAN-RB. Plt. Asisten Deputi, Kamaruddin, berharap capaian ini tidak berhenti pada seremoni belaka, melainkan mampu menularkan inovasi ke daerah lain.
"Kami berharap jajaran ATR/BPN bisa menjadi role model dan agen perubahan. Jangan berhenti setelah menerima predikat, tapi teruslah memperluas replikasi terobosan dan inovasinya," ujar Kamaruddin.
Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci kementerian, di antaranya Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah agenda utama yang dikawal ketat dari level pusat hingga daerah.
Dengan bertambahnya Satker berpredikat WBBM dan WTAB, masyarakat diharapkan dapat merasakan layanan pertanahan yang semakin pasti, cepat, dan bersih dari praktik pungutan liar. (rs)


