Daftar Isi [Tampil]

AP3H saat hearing diterima Kepala BKD NTB,Pak Yiyit Kepala Bidang Mutasi, Bu Safitri dan perwakilan Biro Hukum Pemprov NTB.
MATARAM - Radarselaparang.com || Aliansi Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum (AP3H) NTB resmi menggoyang Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Dalam hearing panas yang berlangsung pukul 11.00 WITA, AP3H melayangkan kritik tajam terkait transparansi proses beauty contest pengisian jabatan eselon III dan IV yang dinilai penuh kejanggalan. Kamis (5/3/2026).

Kedatangan aliansi ini diterima langsung oleh Kepala BKD NTB, Kepala Bidang Mutasi, dan perwakilan Biro Hukum Pemprov NTB. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban memuaskan, forum tersebut justru mengungkap sejumlah fakta mencengangkan.

Sorotan utama tertuju pada efektivitas sistem meritokrasi yang diklaim pemerintah. Dari total 409 ASN yang bertarung dalam beauty contest, hanya 45 orang yang akhirnya menduduki jabatan.

AP3H menuding pengisian jabatan tersebut masih didominasi wajah-wajah lama dan tidak merujuk pada hasil pemeringkatan objektif. Publik kini mempertanyakan Apakah kompetensi benar-benar menjadi panglima, atau sekadar formalitas di atas kertas?

Ketua AP3H NTB, Apriadi Abdi Negara menegaskan salah satu temuan paling fatal yang diungkap AP3H adalah adanya ASN yang sudah memasuki masa pensiun namun tetap dilantik mengisi jabatan eselon III dan IV. Menanggapi temuan ini, pihak BKD NTB secara mengejutkan mengakui adanya "human error" dalam proses pelantikan tersebut.

"Bagaimana mungkin urusan administrasi jabatan strategis sekelas eselon III dan IV bisa lolos dari pengawasan dan dianggap sekadar kesalahan manusia? Ini menyangkut marwah birokrasi dan anggaran negara," tegas Apriadi.

Ironisnya, saat AP3H mempertanyakan mekanisme promosi dan penentuan nama-nama pejabat tertentu, pihak BKD dan Biro Hukum dinilai gagal memberikan jawaban yang utuh dan komprehensif.

Ketidakterbukaan ini justru memperkuat kecurigaan adanya preferensi subjektif dalam kabinet.

Tuntutan Tegas AP3H NTB:
1. Transparansi Total: Mendesak BKD membuka data peringkat 1 sampai 3 hasil beauty contest di setiap instansi.
2. Audit Ulang: Meninjau kembali pelantikan yang tidak berbasis rekam jejak dan uji kompetensi terukur.
3. Akuntabilitas: Memastikan integritas birokrasi tidak dikorbankan demi kepentingan kelompok.

AP3H NTB memberikan peringatan keras. Jika data hasil peringkat beauty contest tidak segera dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi, mereka memastikan akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat prinsip meritokrasi diacak-acak. Jika tuntutan keterbukaan informasi ini diabaikan, kami akan kembali dengan Aksi Jilid II yang lebih besar," pungkas Apriadi. (rs)