JAKARTA - Radarselaparang.com || Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transisi energi nasional. Dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan di Kantor Kementerian ESDM, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, membeberkan strategi penyediaan lahan dan tata ruang guna menyukseskan visi kemandirian energi Presiden. Rabu (11/03/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, membeberkan strategi penyediaan lahan dan tata ruang guna menyukseskan visi kemandirian energi Presiden.
Langkah ini menjadi krusial mengingat pemerintah tengah mengejar target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 Gigawatt.
Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi potensi lahan yang sangat luas untuk mendukung infrastruktur energi. Lahan-lahan ini bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya tidak diperpanjang.
"Secara nasional, ada potensi lahan sekitar 849.000 hektare yang dapat dimanfaatkan. Khusus untuk wilayah Jawa, tersedia sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare. Saat ini kami terus melakukan pemetaan dan identifikasi lokasi secara mendalam," ujar Menteri Nusron.
Tak hanya soal fisik lahan, Kementerian ATR/BPN juga memangkas hambatan birokrasi melalui aspek tata ruang. Menteri Nusron mendorong agar proyek pengembangan energi ini dimasukkan ke dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penerbitan KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan diterbitkan sebagai dasar hukum utama perizinan lainnya.
Koordinasi Cepat: Dengan masuknya proyek ini ke skema PSN, penyesuaian pemanfaatan ruang dan aspek pertanahan dipastikan akan berjalan lebih cepat dan terpadu.
Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa energi adalah jantung dari geopolitik dan geoekonomi global. Percepatan PLTS dilakukan untuk memutus ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
"Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi lokal agar Indonesia semakin mandiri," tegas Bahlil.
Rapat tingkat menteri ini turut didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga tinggi di lingkungan Kabinet Merah Putih. Sinergi ini menandai babak baru bagi Indonesia dalam mengoptimalkan ruang dan lahan demi kedaulatan energi di masa depan.
