Daftar Isi [Tampil]

 

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting (HLM) Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting (HLM) Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya. Pesan kuat itulah yang ditekankan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting (HLM) Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (02/03/2026).

Didampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan yang diraih pada tahun 2025 harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras di tahun ini.

Bupati menyoroti pentingnya transformasi digital bukan sekadar untuk mengejar nilai administrasi, melainkan demi transparansi keuangan daerah. Ia mengingatkan agar lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) seperti pada kasus komoditas cabai tidak terulang akibat sistem yang kurang terpantau.

“Tahun 2026 ini, peningkatan transaksi non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus diperkuat. Pembayaran tunai berpotensi mengakibatkan kebocoran. Kita targetkan perluasan digital hingga 100% untuk seluruh layanan pembayaran daerah,” tegas H. Haerul Warisin.

Salah satu tantangan terbesar yang diakui Bupati adalah jangkauan kanal digital di tingkat desa. Mengingat mayoritas penduduk berada di wilayah pedesaan, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran untuk Kolaborasi dengan Kepala Desa dengan memastikan ekosistem digital menyentuh masyarakat akar rumput, Konsistensi QRIS dengan Memastikan penggunaan QRIS dan kanal non-tunai tetap terjaga, bukan sekadar tren sesaat, danLiterasi Digital untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terhadap kemudahan transaksi elektronik.

Bupati juga meminta pimpinan OPD untuk segera memperkuat regulasi. "Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya. Komitmen seluruh pimpinan OPD sangat menentukan keberhasilan ini," tambahnya.

Merespons arahan Bupati, Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, langsung memetakan langkah taktis. Ia mendorong Bank NTB Syariah untuk segera merealisasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Kami harap pada triwulan kedua tahun ini, minimal ada tiga OPD sebagai percontohan penggunaan kartu kredit pemerintah," ujar Sekda.

Selain penguatan di internal birokrasi, sosialisasi masif kepada masyarakat akan dilakukan di titik-titik strategis, antara lain Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi, Direktur RSUD, hingga Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain evaluasi, pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dan menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

Dengan integrasi sistem keuangan berbasis elektronik ini, Pemkab Lombok Timur optimis mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan efisiensi birokrasi, serta memberikan kemudahan pelayanan publik yang lebih transparan bagi seluruh masyarakat. (rs)