Daftar Isi [Tampil]

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley, S.E., S.SiT., M.M., saat melakukan inspeksi mendadak sekaligus kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara
LOMBOK UTARA - Radarselaparang.com || Memasuki penghujung Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley, S.E., S.SiT., M.M., melakukan inspeksi mendadak sekaligus kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara pada Selasa (31/3/2026).

Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan mesin birokrasi pertanahan di Lombok Utara tetap "ngegas" dalam melayani masyarakat.

Dalam arahannya, Kakanwil Stanley menekankan bahwa efisiensi adalah kunci. Ada dua poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi kali ini.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), PTSL menjadi garda terdepan dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Kakanwil meminta seluruh jajaran untuk mempercepat proses tanpa mengurangi ketelitian.

Penyelesaian PDDM (Peta Dasar dan Data Mutakhir) Evaluasi mendalam dilakukan terhadap data tahun anggaran sebelumnya guna memastikan tertib administrasi dan akurasi data spasial yang lebih presisi.

"Kita harus memastikan setiap layanan yang diberikan transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Stanley di hadapan jajaran Kantah Lombok Utara.

Strategi percepatan di tahun 2026, Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini juga menjadi ruang diskusi untuk memetakan kendala di lapangan. Kakanwil mendorong adanya strategi percepatan agar target Triwulan I tidak hanya tercapai secara kuantitas, tetapi juga kualitas.

Dengan adanya pengawasan langsung ini, Kantor Pertanahan Lombok Utara diharapkan mampu mempertahankan ritme kerja yang profesional serta terus berinovasi dalam memangkas birokrasi yang berbelit, demi mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (rs)