Lombok Timur - Radarselaparang.com || Gelombang kemarahan rakyat terkait kelangkaan dan melambungnya harga gas Elpiji 3 kg di Kabupaten Lombok Timur memuncak. Gabungan Aliansi Ormas Nusantara melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas "hilangnya" gas subsidi di pasaran. Tuntutan utama massa sangat jelas Copot Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur karena dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Senin (20/4/2026).
Gabungan aliansi pendemo didepan kantor bupati atas kelangkaan gas Elpiji 3 kg
Salah satu orator aksi, Eko Rahadi, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Dinas Perdagangan yang dianggap gagal total mengawasi distribusi gas melon. Harga di lapangan terpantau menembus Rp30.000 hingga Rp35.000, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000.
"Kami meragukan komitmen pejabat kita. Dinas Perdagangan tidak becus menjaga stabilitas harga! Kami menuntut Kadis Perdagangan dicopot dalam waktu 1x24 jam. Jangan hanya jadi penjilat, rakyat sedang menangis mencari gas!" seru Eko di depan massa aksi.
Massa bahkan menjuluki Kadis Perdagangan sebagai pemimpin yang "banci" karena dianggap tidak berani menindak tegas oknum pengusaha maupun agen nakal yang menimbun atau menyalahgunakan gas subsidi.
Massa juga mempertanyakan transparansi data mengenai tambahan kuota gas Elpiji untuk Lombok Timur sebanyak 42.000 dan 17.000 tabung. Meski ada tambahan kuota, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik; kelangkaan tetap terjadi, sementara kabupaten tetangga relatif stabil.
"Ke mana perginya gas itu? Di agen hanya ada 100 tabung per minggu. Kami menduga ada skenario besar di balik kelangkaan ini, dan Dinas Perdagangan adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan," teriak orator lainnya.
Selain masalah distribusi ke pengecer, massa menuding gas 3 kg banyak bocor ke sektor yang tidak berhak, seperti hotel, restoran besar, dan sekitar 200 usaha kandang ayam. Ketidakberanian dinas terkait untuk melakukan sidak dan penindakan tegas inilah yang memicu desakan pencopotan jabatan Kadis.
Massa aksi ditemui oleh Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Kepala Bakesbangpoldagri dan Kasat Pol PP. Sekda menjelaskan bahwa Bupati tidak bisa menemui massa karena sedang bertugas memantau langsung di lapangan.
"Bupati bahkan sampai menyamar ke pelabuhan untuk mengecek langsung penyeberangan gas ke pulau seberang guna memastikan tidak ada gas kita yang dibawa keluar daerah," ujar Sekda Juaini berusaha meredam emosi massa.
Sekda mengakui adanya kendala distribusi dari pangkalan ke pengecer dan berjanji akan melibatkan ormas dalam pengawasan lapangan. Namun, janji tersebut disambut dingin oleh massa yang tetap pada pendiriannya.
"Solusi nyata atau pencopotan jabatan," tegas masa aksi sebelum membubarkan diri dengan tertib.
Aliansi Ormas mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika dalam waktu 24 jam tidak ada langkah konkret dari Bupati untuk mengevaluasi dan mencopot Kadis Perdagangan. Mereka menegaskan bahwa aksi ini murni membela perut rakyat yang tercekik oleh permainan harga gas. (rs)
