Lombok Timur - Radarselaparang.com || Teka-teki sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg di Lombok Timur akhirnya terkuak. Dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina dan para agen membongkar penyebab utama kelangkaan yang meresahkan masyarakat sejak akhir Ramadan lalu. Senin (13/4/2026).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pimpin rakor terkait kelangkaan gas elpiji.
Ternyata, bukan pasokan yang tersendat, melainkan kombinasi antara kepanikan publik dan penggunaan yang salah sasaran dengan mencuri hak rakyat miskin oleh pihak yang tidak berhak.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa stok gas sebenarnya tersedia. Namun, beredarnya isu-isu liar membuat masyarakat panik dan melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying).
"Masyarakat membeli melebihi kebutuhan karena takut kehabisan. Padahal pasokan aman. Kami meminta masyarakat untuk tenang dan membeli secukupnya," ujar Bupati.
Masalah kian pelik setelah Tim Satgas Elpiji menemukan fakta lapangan yang mengejutkan. Gas bersubsidi yang jelas tertulis "Hanya untuk Masyarakat Miskin" justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, seperti Peternakan Besar dengan ditemukan sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur yang sebagian besar masih menggunakan gas 3 kg da Penyalahgunaan Lain dengan ditemukan pula penggunaan gas bersubsidi oleh mitra Dapur MBG.
Bupati juga menganalisis bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang menjadi tertinggi ke-2 se-NTB pada tahun 2025 turut memengaruhi pola konsumsi. Kemampuan ekonomi yang meningkat membuat penggunaan elpiji di tengah masyarakat juga melonjak tajam.
Untuk menormalkan kondisi, Bupati mendesak Pertamina melakukan Super Ekstra Dropping atau penyaluran tambahan dalam skala besar guna menekan psikologi pasar yang panik.
Merespons hal tersebut, Tommy Wisnu Ramdan dari Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa selama periode 1-14 April, pendistribusian di Lombok Timur sebenarnya sudah mencapai 40.556 tabung per hari (naik 5.000-6.000 tabung dari kuota reguler). Pihaknya akan segera melaporkan permintaan tambahan khusus ini ke pusat.
Ke depan, Pemkab Lombok Timur tidak ingin masalah ini berulang. Bupati akan mengusulkan skema baru ke kementerian terkait dengan melakukan langkah Distribusi Tepat Sasaran dengan Menggunakan Data Desil (data kemiskinan) agar gas 3 kg hanya bisa dibeli oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan da Pengawasan Agen & Pangkalan: Agen dilarang keras memotong jatah pangkalan dan wajib menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa Satgas telah bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar.
"Isu bahwa pasokan tersendat itu tidak benar. Alokasi saat ini sudah sangat melebihi penyaluran normal. Kami yakin dengan pengawasan ketat, kondisi akan segera stabil," tutupnya.
Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kembali membeli sesuai kebutuhan normal, sembari memastikan bahwa pengawasan terhadap pengusaha besar yang mencuri jatah subsidi akan terus diperketat. (rs)
