Lombok Timur - Radarselaparang.com || Menanggapi kelangkaan gas elpiji 3kg yang meresahkan warga belakangan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat. Bertempat di Pendopo Bupati pada Jumat (17/4/2026), Pemda menggelar sosialisasi intensif bagi kelompok peternak ayam guna menyelaraskan aturan distribusi gas Elpiji subsidi yang kian ketat.
Pemda menggelar sosialisasi intensif bagi kelompok peternak ayam guna menyelaraskan aturan distribusi Gas Elpiji subsidi yang kian ketat.
Langkah ini diambil menyusul adanya aturan dari Pertamina yang menegaskan bahwa usaha peternakan ayam bukan merupakan objek yang berhak menggunakan elpiji subsidi. Namun, menyadari peran vital peternak terhadap ekonomi daerah, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin berupaya mencari "titik keseimbangan" agar roda ekonomi tetap berputar tanpa melanggar regulasi pusat.
Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin memaparkan hasil evaluasi perbandingan stok. Berbeda dengan tahun 2025 yang cenderung stabil, kondisi tahun ini dipicu oleh beberapa faktor kompleks.
"Tahun lalu tidak ada gejolak harga atau kondisi geopolitik yang memicu ketakutan. Saat ini, semakin banyak warga yang menggunakan elpiji subsidi meski tidak sesuai peruntukannya, sehingga terjadi *panic buying*," ungkap Bupati.
Bupati juga mempertegas posisi Pemda yang terbatas dalam tata kelola energi.
Pemda tidak punya kewenangan menentukan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota. Itu murni ranah Pertamina.
"Tugas kami saat ini adalah mengusulkan penambahan kuota ke pusat," tambahnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Bupati meminta para peternak mulai beralih secara bertahap ke gas non-subsidi (tabung nonsubsidi). Hal ini sejalan dengan edaran Pemda yang membatasi elpiji 3kg hanya untuk masyarakat miskin, sementara usaha seperti perhotelan, restoran, jasa las, binatu, hingga peternakan wajib menggunakan gas komersial.
Guna meringankan beban transisi tersebut, Pemda Lombok Timur menyiapkan skema bantuan berupa Program Tukar Tabung: Pemda berencana membantu proses penukaran tabung gas melon ke tabung non-subsidi, mencontoh kesuksesan kelompok ternak di Kecamatan Suralaga.
Usulan Berbasis Desil: Pemda telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembelian elpiji subsidi ke depannya dikunci berdasarkan data desil 1 sampai 5 (keluarga kurang mampu).
Dan Ruang Lapor: Bupati membuka pintu selebar-lebarnya bagi peternak yang merasa kesulitan untuk melapor langsung guna dicarikan jalan keluar bersama.
Meski aturan harus ditegakkan, Bupati menekankan bahwa peternak adalah mitra krusial pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
"Tanpa peternak, siapa yang akan melayani kebutuhan daging ayam maupun telur bagi masyarakat kita? Saya berharap kita memiliki pemahaman yang sama agar visi Lotim SMART tetap menjadi tujuan bersama," pungkasnya.
Kegiatan yang berlangsung dinamis dengan sesi dialog ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Asisten Pemerintahan dan Kesra, jajaran Kepala Dinas terkait, hingga Kasat Pol PP selaku bagian dari Satgas Elpiji yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan. (rs)
