Daftar Isi [Tampil]

Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik.
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Di balik kemarahan massa aksi terkait kelangkaan gas Elpiji 3 kg, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, membeberkan fakta mengejutkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Lombok Timur mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi yang anomali, yakni mencapai 4,93% dan meroket ke peringkat kedua di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lompatan ekonomi yang biasanya berada di peringkat 7 atau 8 ini ternyata menjadi salah satu pemicu utama "hausnya" daerah terhadap pasokan gas.

Sekda Juaini, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada triwulan terakhir 2025 didorong oleh tiga sektor utama yang semuanya membutuhkan energi besar:

1. Industri Pengolahan Makanan: Menjamurnya usaha kuliner dan pengolahan makanan otomatis meningkatkan permintaan gas secara drastis.

2. Ledakan Jamaah Umrah: Terjadi kenaikan jamaah umrah hingga 105% dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas keberangkatan dan syukuran warga ini berdampak langsung pada konsumsi energi di tingkat rumah tangga.

3. Aktivitas Sektor Gas dan Listrik: Peningkatan aktivitas ekonomi ini baru mulai terasa dampaknya secara signifikan pada minggu kedua Maret 2026.

Pemerintah daerah saat ini berada di posisi sulit. Di satu sisi, ada sekitar 200 lebih usaha peternakan ayam yang menyerap banyak tenaga kerja lokal namun masih bergantung pada gas subsidi.

"Pak Bupati tidak ingin mematikan usaha peternakan karena mereka menumbuhkan ekonomi. Saat ini, kami sedang mengundang 18 perusahaan inti (seperti Charon Pokphand, Japfa Comfeed, dll) agar membantu peternak mandiri bermigrasi dari gas subsidi ke non-subsidi (Bright Gas)," ujar Sekda Juaini, usai menemui masa aksi pada Senin (20/4/2026).

Namun, kendala baru muncul, Stok gas non-subsidi pun terbatas. Pemerintah kini mendesak Pertamina untuk menambah infrastruktur dan kuota, baik yang subsidi maupun non-subsidi.

Menariknya, Sekda justru menganggap aksi demonstrasi dan pemberitaan media sebagai dukungan kualitatif untuk menekan Pertamina.

"Aspirasi teman-teman hari ini menjadi dokumen kami ke Pertamina. Ini fakta lapangan bahwa kebutuhan gas Lombok Timur tidak bisa disamakan dengan tahun lalu karena aktivitas ekonomi kita meningkat. Kita punya uang mau beli tabung pun kalau barangnya tidak ada, ya susah," tegasnya.

Pemkab Lombok Timur menawarkan solusi berupa program migrasi, di mana warga atau pelaku usaha bisa menukarkan tiga tabung melon (3 kg) dengan satu tabung non-subsidi.

Terkait tuntutan penegakan hukum terhadap oknum nakal, Sekda meluruskan bahwa Pemerintah Daerah terbatas pada fungsi edukasi karena tidak memiliki PPNS khusus gas.

"Untuk penegakan hukum, itu ranah kepolisian. Kami akan berkoordinasi. Prinsipnya, ekonomi harus ada relaksasi dan edukasi, tujuan kita untuk hidup, bukan sekadar memenjarakan orang," pungkasnya. (rs)