Daftar Isi [Tampil]

Kelangkaan gas Elpiji 3 kg di Lombok Timur 
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Kepemimpinan Kepala Dinas Perdagangan  Lombok Timur (Lotim) kini dipertanyakan kinerjanya dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang perdagangan. Di tengah jeritan masyarakat bawah akibat kelangkaan gas Elpiji 3 kg yang tak kunjung usai, kinerja sang Kadis menuai kritik tajam. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didesak segera melakukan evaluasi total karena bawahannya tersebut dinilai tidak kompeten dan hanya memberikan laporan ABS (Asal Bapak Senang).

Ironi terjadi di tengah krisis. Alih-alih menjadi garda terdepan, Kadis Perdagangan Hadi Fathurrahman justru terkesan "bersembunyi" di balik kursi empuknya. Di berbagai ruang diskusi publik digital seperti grup WhatsApp Fokus Lotim dan Info Lotim, sang Kadis memilih bungkam seribu bahasa.

Justru Sekda Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang terlihat pontang-panting memberikan penjelasan dan informasi terkini kepada masyarakat. Atas instruksi langsung Bupati, Sekda harus turun tangan berkoordinasi dengan Pertamina Ampenan demi mengamankan pasokan.

"Kami bersama Camat dan OPD terkait terus memonitor sikon ini. Kami mohon maaf belum bisa cepat menormalkan keadaan," tulis Sekda Juaini di grup WhatsApp Fokus Lotim, Sabtu (4/4/2026).

Kabar terbaru dari Sekda Juaini menyebutkan di group Info Lotim, mulai Minggu (5/4/2026), sebanyak 24.440 galon extra dropping mulai didistribusikan ke wilayah Pringgasela, Lenek, dan Aikmel untuk mengurai kelangkaan.

Kritik pedas datang dari Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), Eko Rahadi. Ia mempertanyakan keberadaan Kadis Perdagangan sebagai leading sektor yang seharusnya paling bertanggung jawab atas urusan perdagangan dan logistik kebutuhan pokok di Lombok Timur. 

"Harusnya gentle sebagai pembantu Bupati. Jika tidak mampu, undur diri saja daripada jadi beban dan menghambat laju perekonomian masyarakat," tegas Eko.

Eko menilai laporan yang disampaikan Kadis Perdagangan kepada Bupati tidak sesuai dengan realita pahit di lapangan. Rakyat kecil masih harus bertarung mendapatkan gas dengan harga yang mencekik leher.

"Apa hasil sidak - sidak yang dilakukan selama ini tidak ada hasil. Sepertinya Kadis Perdagangan hanya menyampaikan laporan Asal Bapak Senang (ABS) kepada Bupati," ujar Eko.

Ketegasan Eko tidak berhenti di sana. Jika krisis ini terus berlarut dan pengawasan tetap mandul, ia mengimbau masyarakat untuk melakukan aksi nyata di jalanan.

"Stop armada pengangkut Elpiji! Beli langsung di tempat dengan harga Rp20.000. Itu lebih baik daripada membiarkan para penimbun dan 'konco-konconya' berpesta pora menjual seharga Rp25.000 hingga Rp30.000 di atas HET yang seharusnya Rp18.000," cetus Eko dengan nada geram.

Masyarakat kini menunggu langkah berani dari Bupati H. Haerul Warisin. Apakah akan mempertahankan pejabat yang dinilai hanya "diam di tempat", atau melakukan penyegaran demi menyelamatkan kebutuhan dasar rakyat Lombok Timur. (rs)