Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatatkan rapor hijau dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025. Di bawah visi Lotim SMART, daerah ini berhasil melampaui berbagai target makro ekonomi, mulai dari pendapatan daerah yang impresif hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang signifikan.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dalam rangka Penyampaian LKPJ Bupati TA 2025 dan Pembentukan Gabungan Komisi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dalam rangka Penyampaian LKPJ Bupati TA 2025 dan Pembentukan Gabungan Komisi di Rupatama DPRD, Kamis (2/4/2026).
Salah satu poin paling menonjol adalah capaian fiskal daerah. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,43 triliun atau 101,21% dari target. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberanian Pemda melakukan transformasi digital dalam sistem perpajakan.
"Inovasi sistem pembayaran non-tunai melalui aplikasi SIPDAH dan PERIRI terbukti efektif meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar Wabup Edwin di hadapan pimpinan OPD dan Forkopimda.
Ekonomi Lombok Timur tumbuh sebesar 4,93%, melampaui target awal yang dipatok pada angka 4,60%. Tak hanya itu, Indeks Inovasi Daerah melonjak drastis ke angka 58,74 (117,48% dari target), menandakan bahwa birokrasi di Lotim kini jauh lebih efisien dan melek digital.
Loncatan IPM dan Kesejahteraan Sosial
Kualitas hidup masyarakat Lotim menunjukkan tren positif yang kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai 72,35, melampaui target nasional, Pendidikan: Harapan lama sekolah masyarakat kini meningkat hingga jenjang Diploma II (D2), Kesehatan: Usia Harapan Hidup naik menjadi 72,29 tahun, didorong oleh suksesnya program penekanan stunting dan kematian ibu/bayi, dan Kemiskinan: Angka kemiskinan terus ditekan hingga menyentuh 13,53% berkat program perlindungan sosial yang tepat sasaran (mencapai 103,9% penerima manfaat).
Pemda juga fokus pada urusan "papan" dan infrastruktur dasar. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berkurang drastis dari 38.262 unit di tahun 2019 menjadi 23.511 unit pada 2025. Melalui program BSPS dan intervensi APBD, akses hunian layak kini mencapai 82,49%.
Untuk infrastruktur jalan dan irigasi, pemerintah telah menyiapkan strategi pembangunan tahun jamak (multi-years) guna menjamin konektivitas antarwilayah tetap terjaga meski menghadapi tantangan indeks kepuasan layanan.
Capaian tahun 2025 ini merupakan langkah awal dari implementasi RPJMD 2025-2029 dengan delapan misi utama yang disebut 'Karya Cita'.
"Seluruh capaian ini adalah hasil kerja keras kolektif. Meski banyak target yang terlampaui, indikator yang belum optimal akan menjadi ruang evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih progresif demi mewujudkan Lombok Timur yang SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan)," tutup Wabup Edwin. (rs)
