Radarselaparang.com || Kabupaten Lombok Timur kembali mengukir prestasi di level nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin, Lombok Timur resmi masuk dalam jajaran nominasi kabupaten berprestasi di bidang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.
Prestasi ini dikukuhkan dalam sesi penilaian daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (20/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Sekda dan jajaran OPD memaparkan transformasi besar-besaran dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni.
Bupati Warisin menjelaskan bahwa lompatan PAD Lombok Timur yang mencapai Rp556 miliar pada tahun 2025 merupakan buah dari digitalisasi sistem. Penggunaan SIPDAH Terintegrasi, QRIS dinamis, hingga kolaborasi dengan e-commerce menjadi motor penggerak utama.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menetapkan target ambisius, yakni 100% penerapan pajak non-tunai, 100% desa aktif secara digital, 95% wajib pajak menggunakan kanal digital, Monitoring realisasi melalui, dan dashboard real-time dengan target capaian minimal 100%.
Dalam paparannya, Bupati menekankan bahwa enam BUMD yang dimiliki daerah tidak hanya berfungsi mengejar profit, tetapi juga menjadi garda terdepan layanan publik yang belum terjangkau swasta, mulai dari penyediaan air bersih hingga distribusi pupuk subsidi bagi petani.
Transformasi fasilitas kesehatan (RSUD dan Puskesmas) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga disebut sebagai terobosan strategis. Melalui mekanisme BLUD, fasilitas kesehatan memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan.
"Ini memungkinkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengutamakan keuntungan semata," jelas Bupati Warisin.
Terkait Barang Milik Daerah (BMD), Pemkab menerapkan sistem pembagian hasil pengoperasian yang menarik, yakni 40% bagi daerah dan 60% bagi pihak pengelola, guna memastikan aset daerah tetap produktif.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian tim penilai adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan umum. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penghapusan titik buta (black spot) di jalan raya demi keselamatan masyarakat.
Proses penilaian ini melibatkan tim ahli dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, IPDN, serta Ditjen Otonomi Daerah (Otda). Pemenang penghargaan bergengsi ini nantinya akan ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah.
Masuknya Lombok Timur dalam nominasi ini menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola keuangan daerah di bawah arahan H. Haerul Warisin kian mandiri, inovatif, dan diakui secara nasional. (rs)


