Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (9/4/2026). Mengusung visi Lombok Timur SMART (Sejahtera, Maju, Religius, dan Transparan), forum ini menjadi titik awal kulminasi pembangunan untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat memberikan arahan dalam Musrenbang RKPD 2027
Kepala Bappeda Lombok Timur, H. M. Zaidar Rohman, menekankan empat isu strategis yang menjadi pondasi perencanaan ke depan peningkatan infrastruktur pendukung, ketahanan pangan dan irigasi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta optimalisasi pelayanan dasar yang inklusif.
Ekonomi Desa: Koperasi Merah Putih dan Protes Penutupan Dapur MBG
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menegaskan bahwa kunci kemajuan daerah berada di desa. Ia mengungkapkan kebanggaannya atas pembangunan 104 Koperasi Merah Putih di Lombok Timur, jumlah tertinggi di wilayah Nusra, yang dirancang untuk menggerakkan perputaran ekonomi langsung di tingkat akar rumput.
Namun, Bupati Warisin melayangkan kritik keras terkait penutupan sementara lebih dari 100 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya akibat kendala administratif IPAL dan SLHS.
"Kita memiliki 241 dapur MBG, terbanyak di kabupaten/kota lain. Tapi seratus lebih ditutup sementara karena masalah teknis. Saya keberatan, harusnya ini bisa berjalan sambil perbaikan (paralel). Dampaknya luas; anak-anak kehilangan asupan gizi, dan ribuan ibu-ibu yang tadinya bekerja di sana sekarang menganggur lagi," tegas Bupati dengan nada bicara yang tajam.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG bukan sekadar urusan makan, melainkan mesin penyerap tenaga kerja, mulai dari ibu rumah tangga hingga lulusan sarjana gizi yang selama ini hanya menjadi honorer dengan upah kecil.
Capaian Makro: Runner-Up di Bawah Kota Mataram
Di tengah tantangan yang ada, Bupati memaparkan capaian daerah yang cukup impresif. Pertumbuhan ekonomi Lombok Timur kini mencapai 4,93%, hanya terpaut tipis 0,07% dari rata-rata nasional.
"Kita tidak perlu membandingkan diri secara ekstrem dengan Mataram yang hanya 7 kecamatan dengan fasilitas lengkap. Kita punya 21 kecamatan dengan jumlah penduduk sangat besar, tapi hari ini kita berada di urutan kedua setelah Mataram. Ini adalah hasil kerja nyata, bukan sekadar 'omong-omong' di media sosial," tambahnya.
Efisiensi Anggaran: Audit Bayar Listrik PJU
Menutup arahannya, Bupati menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk melakukan audit ketat terhadap pembayaran tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) ke PLN yang mencapai Rp19 hingga Rp21 miliar per tahun.
Bupati mencurigai adanya pembayaran untuk titik-titik lampu yang sebenarnya tidak berfungsi. "Kita bayar untuk 16.000 lebih titik PJU. Saya minta Dishub teliti dari Jenggik sampai ke wilayah Timur, mana yang benar-benar menyala. Jangan sampai kita membayar barang bodong. Uang rakyat harus digunakan untuk manfaat yang nyata, seperti membangun jalan, gedung, dan taman, sembako" pungkasnya. (rs)
