MATARAM - Radarselaparang.com || Komitmen penegakan disiplin dan pembersihan lingkungan pemasyarakatan dari potensi pelanggaran di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah turut serta dalam pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang digelar secara terpusat di Lapangan Kantor Wilayah Ditjenpas NTB, Rabu (8/4/2026).
LPKA Kelas II Lombok Tengah turut serta dalam pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang digelar secara terpusat di Lapangan Kantor Wilayah Ditjenpas NTB
Kegiatan krusial ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna, serta dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan personel Satops Patnal se-Provinsi NTB.
Dalam amanatnya, Kakanwil Anak Agung Gde Krisna menegaskan bahwa Satops Patnal bukan sekadar seremonial, melainkan instrumen vital untuk menjaga marwah organisasi. Ia menekankan bahwa setiap anggota tim harus menjadi contoh dalam profesionalisme.
"Satops Patnal harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal dan deteksi dini. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan," tegas Agung Krisna.
Senada dengan arahan Kakanwil, Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mengimplementasikan fungsi Satops Patnal secara maksimal. Menurutnya, penguatan ini adalah langkah strategis untuk menciptakan budaya kerja yang bersih.
“Kami di LPKA Lombok Tengah siap mendukung penuh. Satops Patnal adalah instrumen penting bagi kami untuk memastikan lingkungan kerja tetap tertib, profesional, dan yang paling utama, bebas dari segala bentuk pelanggaran,” ujar Hidayat.
Pengukuhan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan fungsi pengawasan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan terbentuknya tim ini, diharapkan seluruh petugas pemasyarakatan di NTB, khususnya di LPKA Lombok Tengah, semakin responsif dalam mencegah gangguan keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui semangat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, momentum ini diharapkan mampu melahirkan perubahan nyata dalam wajah pemasyarakatan yang lebih berintegritas dan transparan. (rs)
