MATARAM - Radarselaparang.com || Pelantikan 34 pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (11/4/2026) memicu atensi besar dari berbagai elemen masyarakat. PKC PMII Bali Nusra secara tegas mengingatkan bahwa rotasi besar-besaran ini harus menjadi momentum pembuktian, bukan sekadar seremonial pergantian kursi.
Pelantikan 34 pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (11/4/2026) memicu atensi besar dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua PKC PMII Bali Nusra, Ahmad Muzakkir, menekankan bahwa setiap pejabat yang baru saja diambil sumpahnya memikul beban integritas yang tinggi. Ia menyoroti pesan khusus Gubernur NTB mengenai tenggat waktu pencapaian target kinerja dalam enam bulan ke depan.
“Pelantikan ini adalah momentum pembuktian. Kami menegaskan bahwa pejabat yang dilantik, khususnya Sekda dan seluruh jajaran, harus menjaga amanah. Jabatan bukan simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk melayani masyarakat NTB secara maksimal,” tegas Muzakkir.
Soroti Peran Strategis Sekda
Secara khusus, Muzakkir menyoroti posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik sebagai motor penggerak birokrasi. Mengingat kondisi fiskal dan dinamika sosial NTB yang penuh tantangan, peran Sekda dinilai krusial dalam mengorkestrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Peran Sekda sangat krusial. Kami berharap Sekda mampu menjadi pemimpin birokrasi yang tegas, profesional, dan berorientasi pada hasil. Jangan sampai birokrasi berjalan tanpa arah yang jelas,” lanjutnya.
Pola Kerja Progresif: Inovasi atau Tertinggal
Menurut PMII, pola kerja konvensional sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan pembangunan saat ini. Pejabat baru dituntut untuk Responsif cepat menanggapi keluhan masyarakat, Adaptif mampu berinovasi di tengah keterbatasan anggaran, dan Konkret menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi langkah nyata.
Kawal Pemerintahan Lewat Kritik Konstruktif
Sebagai bagian dari elemen sipil, PKC PMII Bali Nusra berkomitmen untuk tetap berada di garis mitra kritis. Muzakkir memastikan pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan pasca-pelantikan ini melalui kajian kebijakan yang mendalam.
“Kami akan terus hadir sebagai mitra kritis. Dukungan akan diberikan, namun kritik keras akan tetap kami sampaikan jika kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
Publik kini menanti, apakah wajah-wajah baru di birokrasi NTB ini mampu menjawab ekspektasi Gubernur dan masyarakat dalam waktu singkat, atau hanya menjadi pengisi jabatan administratif semata. (rs)
