Daftar Isi [Tampil]

Hearing Alpa Lotim dengan Komisi IV DPRD  dan Dinas Perdagangan terkait Gas Melon 3 Kg di Lombok Timur Masih jadi Barang Ghaib
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com ||  Memasuki Senin, 6 April 2026, jeritan warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terkait kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg belum juga mereda. Meski Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perdagangan mengklaim telah turun ke lapangan, fakta di akar rumput menunjukkan "gas melon" tersebut masih langka yang memicu antrean mengular warga karena LPG ini menjadi barang gaib.

Kondisi di lapangan menggambarkan situasi yang kian memprihatinkan. Warga harus merelakan waktu berjam-jam untuk mengantre di pangkalan, itu pun tanpa jaminan akan membawa pulang tabung melon tersebut.

Ironisnya, di tengah kelangkaan ini, hukum pasar gelap mulai bermain. Harga LPG 3 kg di tingkat pengecer dilaporkan melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp18.000. Kondisi ini jelas menjadi hantaman keras bagi ekonomi rumah tangga miskin dan pelaku UMKM yang bergantung penuh pada bahan bakar subsidi ini.

Kinerja Dinas Perdagangan Lombok Timur dan PT Pertamina kini berada di bawah sorotan tajam. Dalam agenda hearing di ruang Komisi IV DPRD Lotim, Koordinator ALPA Lotim, Hadi Tamara, melontarkan kritik pedas terhadap lemahnya sistem pendistribusian dan pengawasan.

"Faktanya, masyarakat tidak memperoleh gas elpiji. Lalu, ke mana pemerintah?" tegas Hadi Tamara di hadapan Ketua Komisi IV DPRD dan jajaran terkait.

Hadi menuding Pemda seolah-olah lepas tangan dan menutup mata terhadap penderitaan warga. Menurutnya, sidak yang dilakukan selama ini hanya bersifat seremonial karena tidak mampu menjawab inti persoalan: ke mana hilangnya stok gas bersubsidi tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hadi Fathurrahman, berkilah bahwa pihaknya terus berupaya memantau pergerakan stok di agen dan pangkalan. Namun, ia tidak menampik adanya kendala internal dalam proses pengawasan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Cabang Mataram dan SPPBE Sikur belum memberikan klarifikasi resmi maupun solusi konkret terkait penyebab teknis kelangkaan ini. Bungkamnya pihak otoritas distribusi ini semakin memperkeruh ketidakpastian di tengah masyarakat.

Tanpa langkah radikal dari Pemda dan Pertamina untuk menindak tegas spekulan atau memperbaiki jalur distribusi, "drama" kelangkaan gas 3 kg di Lombok Timur diprediksi akan terus berlanjut dan kian membebani rakyat kecil. (rs)