LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa dan keresahan warga akibat meroketnya harga gas melon, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina kini tancap gas menstabilkan distribusi Elpiji 3 kg. Langkah darurat berupa super ekstra dropping mulai dikucurkan untuk memulihkan keadaan.
M. Zaini, Direktur LSM Garuda.
Kelangkaan yang memicu harga hingga tembus Rp30.000 per tabung di tingkat pengecer sempat memancing gelombang aksi dari massa yang tergabung dalam GEMPUR. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bergerak cepat dengan merangkul berbagai pihak.
Direktur LSM Garuda, M. Zaini, memberikan apresiasi atas keterbukaan pemkab dalam berdialog. "Setelah kami mendengar langsung penjelasan Bupati pada Senin kemarin, kami mengapresiasi langkah cepat ini. Namun, pengawasan harus tetap berjalan agar krisis ini tidak terulang," tegas Zaini, Rabu (15/4/2026).
Bupati Haerul Warisin mengungkapkan bahwa kelangkaan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang saling berkelindan:
1. Panic Buying: Adanya isu liar yang memicu warga membeli secara berlebihan.
2. Musim Syukuran: Lonjakan permintaan akibat persiapan ibadah haji yang berlangsung merata di berbagai wilayah.
3. Penyalahgunaan Distribusi: Ditemukan fakta bahwa sektor yang tidak berhak, seperti peternak ayam skala besar, masih menggunakan elpiji bersubsidi.
"Masih banyak yang tidak boleh pakai, ternyata menggunakan elpiji 3 kg ini. Kami akan awasi ketat lewat satgas," tegas Bupati Haerul.
Pihak Pertamina memastikan bahwa pasokan untuk Lombok Timur sebenarnya telah ditingkatkan. Tommy Wisnu Ramdan, Sales Branch Manager Rayon 1 NTB, menyebutkan bahwa sejak awal April sudah ada tambahan 5.000 hingga 6.000 tabung per hari.
"Total tambahan pasokan pasca-Idul Fitri mencapai 59 ribu tabung. Namun, permintaan memang sedang sangat tinggi," jelas Tommy. Sementara itu, Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menjamin bahwa stok saat ini sudah berada di atas angka normal berkat operasi pasar yang rutin dilakukan.
Agar tidak hanya menjadi solusi "pemadam kebakaran", Pemkab Lombok Timur tengah menyiapkan skema distribusi berbasis data desil. Langkah ini diambil agar gas melon benar-benar jatuh ke tangan masyarakat kurang mampu dan UMKM yang berhak, sesuai dengan regulasi yang ada.
Dengan adanya tambahan pasokan dan pengawasan ketat dari Satgas, pemerintah optimistis harga di masyarakat akan segera kembali normal dan antrean di pangkalan dapat segera terurai. (rs)
