Daftar Isi [Tampil]

LSM Garuda saat lakukan aksi
MATARAM - Radarselaparang.com || Tabir dugaan mafia pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya ditarik paksa ke permukaan. Sekitar 150 massa dari LSM GARUDA Indonesia menggempur halaman Polda NTB dan Kejati NTB dengan tuntutan keras: usut tuntas sindikat korupsi dana PIP dan KIP Kuliah yang diduga merampok hak siswa dan mahasiswa miskin. Rabu (20/5/2026).

Aksi kali ini bukan sekadar orasi. GARUDA secara terang-terangan meminta aparat menyeret dan memeriksa oknum anggota DPR RI daerah pemilihan Lombok beserta kroni-kroninya yang disebut kuat menjadi dalang aliran dana haram pendidikan. 

"Program PIP dan KIP Kuliah ini adalah hak masyarakat miskin, hak anak-anak kita untuk sekolah! Segala bentuk pemotongan, pungutan liar, dan percaloan kuota ini adalah bentuk PENGKHIANATAN NYATA terhadap konstitusi dan masa depan bangsa!" seru Direktur LSM GARUDA Indonesia, M. Zaini, di hadapan massa.

Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan, GARUDA membongkar sejumlah borok penyaluran bantuan pendidikan di NTB. Di Bima, Inspektorat menemukan dugaan pemotongan dana PIP oleh oknum Kepala Sekolah SDN Bajo, Soromandi, dengan nilai mencapai Rp100 juta selama periode 2019–2023. Di Lombok Timur, kasus serupa mencuat di Sekolah Satap 1 Lenek dan kini ditangani Polres Lombok Timur. 

Ombudsman juga mencatat adanya penahanan dan penyimpangan dana PIP serta Bidikmisi di sejumlah sekolah dan madrasah di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sementara kajian KPK menyinggung indikasi korupsi sistemik dalam KIP Kuliah jalur Usulan Masyarakat, yang membuka celah konflik kepentingan hingga praktik jual-beli kuota mahasiswa.

Kemarahan publik kian memuncak setelah kuota penerima bantuan pendidikan di beberapa perguruan tinggi swasta di NTB anjlok drastis, bahkan sampai nihil. Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa kuota sengaja dipermainkan dan didistribusikan tidak adil. Mahasiswa STIS DAFA Mataram bahkan mendesak KPK turun tangan mengusut mafia kuota tersebut.

GARUDA memberi ultimatum keras kepada Polda dan Kejati NTB. Lima tuntutan mutlak disampaikan, yakni tangkap aktor intelektual termasuk anggota DPR RI dapil Lombok yang diduga terlibat, bersihkan lembaga penyalur dari sekolah hingga kampus, bongkar sindikat calo kuota, buka posko pengaduan rakyat, dan buka transparansi penuh proses hukum dengan sinergi KPK serta Ombudsman RI.

"Kami menguji nyali dan komitmen Polda serta Kejati NTB hari ini. Apakah mereka berani menyentuh para pejabat tinggi yang diduga terlibat, atau justru melempem di hadapan penguasa? Rakyat NTB mengawasi!" pungkas M. Zaini. (rs)