Lombok Timur – Radarelaparang.com || Hitung mundur pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB di Lombok Timur dimulai. Bupati H. Haerul Warisin menegaskan Pemda siap tindak lanjuti seluruh temuan, demi pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik dan sejumlah pimpinan OPD menerima tim BPK
Bupati Warisin didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik dan sejumlah pimpinan OPD menerima tim BPK di kantor bupati, Jumat lalu. Pemeriksaan yang berjalan sejak 28 Januari itu dijadwalkan tuntas 8 Mei mendatang.
“Pemda siap menindaklanjuti hasil temuan BPK, termasuk memenuhi sarana yang mendukung kinerja OPD. Kami akui masih banyak sarana yang perlu dilengkapi, khususnya untuk optimalisasi PAD,” kata Bupati Warisin. Senin (4/5/2026)
Tim BPK menyampaikan 22 temuan penting yang wajib jadi perhatian Pemda. Catatan merah itu antara lain Belanja Pegawai di 9 OPD dinilai belum memadai, Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan belanja barang dan jasa di 3 OPD, Pengelolaan hibah belum sepenuhnya memadai, Iuran BPJS Kesehatan kelas tiga untuk PBPU dan BP Pemda belum valid datanya, dan Bantuan modal usaha mikro via BRI tidak sesuai ketentuan, ada penerima tidak berhak dan penyaluran ganda.
Bupati berharap temuan ini jadi bahan evaluasi. “Di sisi lain kami minta BPK terus bina kami. Pastikan pengelolaan keuangan dan penyajian laporan Lombok Timur tetap raih opini WTP,” pintanya.
Sisa waktu hingga 8 Mei akan dimanfaatkan BPK untuk gali informasi tambahan lewat BPKAD dan Inspektorat. Setelah itu, 22 temuan akan dibahas lagi dengan pimpinan BPK.
Targetnya, Laporan Hasil Pemeriksaan resmi diserahkan ke Pemda dan DPRD pada 25 Mei 2026. Dengan komitmen tindak lanjut dan pembenahan sarana OPD, Pemkab Lotim optimistis catatan BPK bisa dituntaskan. Gelar WTP yang sudah diraih, kata Bupati, wajib dipertahankan. (rs)
