 |
| Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2025. |
Hasilnya Lombok Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP. Predikat tertinggi dari BPK ini berarti laporan keuangan Pemda Lotim disajikan wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan tanpa catatan material.
LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi. Penyerahan juga disaksikan Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, Forkopimda NTB, serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi NTB.
Bupati Haerul Warisin menegaskan, opini WTP bukan hadiah untuk dirinya pribadi. Ini buah kerja keras semua pihak. Opini WTP ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergisitas seluruh OPD, dukungan DPRD, serta koordinasi yang baik termasuk pengawasan BPK.
"Ini Hasil Kerja Tim, Bukan Kerja Satu Orang,” jelas Bupati.
Ia berjanji akan menjaga dan mempertahankan WTP sebagai tolok ukur kinerja. Pemda Lotim berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
“Apresiasi untuk semua pihak. Sekarang PR kita, semua rekomendasi BPK harus segera dituntaskan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Jangan sampai WTP jadi seremoni saja,” tegasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi menjelaskan, LHP 2025 terdiri dari 2 buku. Buku I berisi opini atas laporan keuangan. Buku II memuat hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Opini BPK adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. Tapi ini bukan jaminan tidak adanya penyimpangan di kemudian hari,” tegas Suparwadi.
Ia juga menyoroti persoalan yang masih ditemukan di beberapa daerah, seperti kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini jadi catatan agar Lotim terus berbenah meski sudah WTP.
Bagi Pemda Lotim, WTP ke-9 kalinya ini jadi modal kepercayaan publik. Tapi Bupati mengingatkan, WTP bukan garis finish.
Ke depan fokusnya percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, pembenahan aset daerah, penguatan pengawasan internal, dan pelayanan publik yang lebih berdampak langsung ke masyarakat.
Dengan sinergi OPD, DPRD, dan pengawasan BPK, Pemda Lotim ingin membuktikan bahwa laporan keuangan bagus harus berujung pada pembangunan yang nyata: jalan mulus, layanan kesehatan lancar, dan ekonomi warga naik. (RS/Toni)
