MATARAM –Radarselaparang.com || Kantor Wilayah BPN NTB tak mau layanan pertanahan jalan di tempat. Bersama Ombudsman RI Perwakilan NTB, BPN menggelar Evaluasi Penilaian Kualitas Pelayanan Publik, Senin lalu. 
Ombudsman RI Perwakilan NTB, BPN menggelar Evaluasi Penilaian Kualitas Pelayanan Publik.
Kakanwil BPN NTB Stanley memimpin langsung kegiatan di kantornya. Didampingi Kasubbag Umum dan Humas sebagai moderator, acara ini diikuti lengkap: tim Ombudsman NTB, para Kepala Bidang Kanwil, seluruh Kepala Kantor Pertanahan, dan Pejabat Pengawas se-Pulau Lombok.
Ombudsman membedah semua sisi layanan BPN. Mulai dari kepatuhan standar pelayanan, kelengkapan sarana prasarana, kompetensi petugas di loket, sampai cara BPN menangani pengaduan warga.
“Evaluasi ini untuk menilai sekaligus kasih masukan. Mana yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang langsung dibenahi,” ujar Stanley.
Narasumber Ombudsman RI Perwakilan NTB Yudi Darmadi membeberkan indikator penilaian. Menurutnya, penyelenggara layanan wajib penuhi ekspektasi masyarakat.
“Urus tanah itu hak dasar. Pelayanannya harus terukur: jelas waktunya, jelas biayanya, jelas alurnya. Petugas juga wajib kompeten dan ramah,” tegas Yudi.
Hasil evaluasi ini akan jadi rapor bagi Kantah se-Lombok. Tujuannya jelas, mendorong perbaikan berkelanjutan agar warga urus sertifikat, cek plot, atau balik nama tak lagi was-was.
Dengan pengawasan Ombudsman, BPN NTB menargetkan layanan pertanahan makin prima, bersih dari calo, dan cepat tanpa drama.
