Daftar Isi [Tampil]

Haroen, Kasi Pendataan dan Penetapan PKB dan BBNKB UPTD UPPRD Wilayah III Samsat Selong.
Lombok Timur – Radarselaparang.com || Baru masuk bulan kelima, pundi-pundi Pajak Kendaraan Bermotor di Lombok Timur sudah hampir menyentuh garis akhir. Kasi Pendataan dan Penetapan PKB dan BBNKB UPTD UPPRD Wilayah III Samsat Selong, Haroen, menyebut realisasi PKB per 2 Mei 2026 sudah mencapai Rp32,6 miliar lebih, dari total potensi Rp45 miliar yang dipatok tahun ini.  

“Potensi PKB 2026 kita Rp45 miliar lebih. Per 2 Mei realisasinya Rp32,6 miliar lebih. Artinya sudah 72 persen lebih, padahal ini baru awal Mei,” kata Haroen, usai mengikuti rakor di Kantor Bupati pada Senin (4/5/2026)

Capaian itu tak lepas dari skema opsen PKB yang mulai berlaku penuh sejak UU baru dijalankan 2025. Dari total PKB yang dibayar wajib pajak, 66 persen langsung jadi hak kabupaten untuk pembangunan. Sisanya masuk provinsi.  

“Netto yang sudah dibagi ke kabupaten lumayan besar. Ini langsung bisa dipakai untuk bangun jalan, jembatan, dan layanan dasar,” jelas Haroen.  

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, opsen terbesar masih dipegang Kota Mataram. Lombok Timur duduk di posisi kedua. “Per hari, setoran PKB dan BBNKB di UPT Selong itu Rp200 juta sampai Rp400 juta. Stabil di angka itu,” tambahnya.  


Selain PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga dipatok tinggi hingga Rp15 miliar untuk 2026. Haroen optimistis target itu tercapai, bahkan terlampaui.  

“Pengalaman 2025, kita bisa lampaui sampai 100 persen. UU yang berlaku sejak 2025 bikin sistem makin rapi, kesadaran bayar pajak juga naik,” ujarnya.  

Ia menyebut antusiasme warga bayar pajak sejak awal tahun cukup tinggi. Samsat keliling, layanan digital, dan pemutihan jadi pendorong.  

 

Dalam paparannya, Haroen juga menyinggung angka BNPB sebesar Rp41 miliar lebih yang dialokasikan untuk pembangunan di 34 provinsi. Dana itu bagian dari transfer pusat yang salah satunya bersumber dari sektor pajak kendaraan.  

Dengan tren realisasi Rp32,6 miliar di awal Mei, UPT Selong pede target Rp45 miliar bakal lewat sebelum Desember. “Kalau konsisten Rp200-Rp400 juta per hari, insyaallah Oktober sudah tercapai. Akhir tahun bisa 100 persen lebih seperti 2025,” kata Haroen.  

Capaian ini jadi sinyal positif bagi fiskal daerah. Semakin tinggi realisasi PKB dan BBNKB, semakin besar ruang belanja pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat Lombok Timur, karenanya ia mengimbau warga Lotim taat bayar pajak tepat waktu. 

“Pajak yang bapak-ibu bayar, 66 persennya balik lagi ke Lombok Timur. Jadi jalan mulus, sekolah bagus, layanan cepat itu ya dari pajak kita juga,” tutupnya.  (rs)