Daftar Isi [Tampil]

Serikat Media Siber Indonesia NTB bersama Solopos Institute saat audiensi ke Kadis Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.
MATARAM - Radarselaparang.com || Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik menegaskan pentingnya Uji Kompetensi Wartawan sebagai penentu kualitas dan kredibilitas jurnalis di daerah. Apresiasi itu ia sampaikan saat menerima audiensi Serikat Media Siber Indonesia NTB bersama Solopos Institute di kantornya, Senin (18/5/2026).

Pertemuan tersebut digelar menjelang Uji Kompetensi Wartawan yang akan dilaksanakan SMSI NTB bekerja sama dengan Solopos Institute, sekaligus menjadi rangkaian menuju Musyawarah Provinsi SMSI NTB ke II.

Menurut Ahsanul Khalik, UKW bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi sesuai standar profesi. Dengan begitu, berita yang disajikan kepada publik bisa lebih kredibel, jujur, dan mendidik masyarakat.

“Semua wartawan harus memiliki kompetensi yang memang sesuai dengan persyaratan, bagian daripada menyampaikan berita yang kredibel, jujur, dan betul-betul memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai langkah SMSI NTB bersama Solopos Institute menyelenggarakan UKW patut diapresiasi. Pemerintah provinsi berharap kegiatan ini mampu melahirkan wartawan handal yang siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun daerah.

“Kita nanti terus untuk berkolaborasi dan berharap di masa-masa yang akan datang akan lahir wartawan-wartawan yang memang memiliki kemampuan handal untuk kemudian bisa bersama-sama dengan pemerintah membangun daerah ini dengan baik. Saya pikir itu kuncinya,” tegasnya.

Ahsanul juga mengingatkan bahwa peran media dan wartawan sangat vital dalam menyebarluaskan program pemerintah kepada masyarakat. Tanpa kerja jurnalistik yang profesional, berbagai kebijakan dan capaian pembangunan berisiko tidak tersampaikan dengan baik.

“Karena media, wartawan sangat dibutuhkan. Tanpa media dan wartawan, semua yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak akan tersampaikan dengan baik di masyarakat,” tutupnya. (RS)