Daftar Isi [Tampil]

Oleh ; SITI NUR FADILA
Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan. Salah satu fenomena yang mulai muncul di masyarakat adalah pernikahan dalam bentuk wakalah, yaitu pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk mewakili dalam akad nikah. Praktik ini juga ditemukan di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.

Pernikahan wakalah menjadi alternatif ketika wali atau pihak tertentu tidak dapat hadir secara langsung, baik karena jarak, pekerjaan, maupun kondisi tertentu lainnya.

Bagaimana Praktik Wakalah Dilakukan?

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pernikahan wakalah di Desa Bujak umumnya dilakukan ketika wali nikah tidak bisa hadir di tempat akad. Dalam kondisi tersebut, wali memberikan mandat kepada orang yang dipercaya untuk mewakilinya.

Pelimpahan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, selama memenuhi unsur kejelasan dan kepercayaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses komunikasi dilakukan secara daring (online) untuk memastikan persetujuan wali.

Dengan demikian, akad nikah tetap dapat berlangsung tanpa harus menunggu kehadiran langsung wali, selama prosedur wakalah dijalankan dengan benar.

Pandangan Masyarakat: Antara Praktis dan Kehati-hatian

Masyarakat Desa Bujak memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik ini. Sebagian masyarakat menerima pernikahan wakalah sebagai solusi praktis di tengah keterbatasan jarak dan waktu. Mereka menilai bahwa yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

Namun, ada juga yang masih memandang praktik ini dengan kehati-hatian. Kekhawatiran muncul terkait keabsahan akad, terutama jika tidak dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum wakalah dalam pernikahan masih perlu diperkuat.

Perspektif Hukum Islam: Sah dengan Syarat

Dalam hukum Islam, wakalah (perwakilan) merupakan konsep yang diperbolehkan, termasuk dalam akad nikah. Pernikahan dengan wakalah dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab dan kabul, serta tidak adanya paksaan.

Wakalah dalam akad nikah telah dipraktikkan sejak masa klasik dan diakui oleh para ulama. Yang terpenting adalah adanya kejelasan mandat serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

Tantangan di Era Digital

Meskipun memberikan kemudahan, praktik wakalah secara online juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kejelasan identitas, keabsahan komunikasi, serta potensi kesalahpahaman menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, pelaksanaan wakalah dalam pernikahan harus dilakukan dengan hati-hati, serta melibatkan pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Peran Lembaga Keagamaan

Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik pernikahan wakalah berjalan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.

Bimbingan dari tokoh agama dan petugas KUA sangat diperlukan agar masyarakat memahami prosedur yang benar serta menghindari kesalahan dalam pelaksanaan akad.

Penutup

Pernikahan wakalah merupakan salah satu bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman. Selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, praktik ini dapat menjadi solusi yang sah dan efektif.

Namun demikian, pemahaman yang benar dan pelaksanaan yang hati-hati tetap menjadi kunci utama agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan bagi pasangan yang menjalaninya.