Lombok Timur Radarselaparang.com || Drama panjang soal jadwal Pilkades Serentak Lombok Timur akhirnya selesai. Pemda Lotim, Komisi I DPRD, dan Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD “berjabat tangan” di ruang rapat Komisi I DPRD. Hasilnya semua tahapan Pilkades dimajukan satu minggu. Jumat (19/6/2026)
Sekda Lotim H. Muhammad Juaini Taofik tegaskan Tahapan Pilkades awal start 3 Agustus 2026 kini maju ke 27 Juli 2026.
Tahapan persiapan yang awalnya start 3 Agustus 2026 kini maju ke 27 Juli 2026. Hari H pencoblosan pun geser dari 3 Februari 2027 menjadi 27 Januari 2027. Lotim resmi masuk fase hitung mundur Pilkades.
Sekda Lotim H. Muhammad Juaini Taofik membuka hearing dengan kabar penting, Pemda sudah konsultasi ke Kemendagri. Arahan jelas, segera siapkan tahapan Pilkades setelah PP Nomor 16 Tahun 2026 terbit. PP itu aturan turunan UU Desa terbaru, UU Nomor 3 Tahun 2024.
“Sejak awal kami menunggu dasar hukumnya. Sesuai arahan Bupati, semakin cepat pelaksanaan tentu semakin baik,” tegas Sekda.
Jadwal baru bukan asal majukan. Pemda mengklaim sudah menghitung matang: dari penyusunan Perbup, pembentukan panitia, pendaftaran calon, kampanye, sampai logistik coblosan. Soal duit? Sekda menepis kekhawatiran.
“Dari sisi penganggaran tidak perlu dikhawatirkan. Sudah dipersiapkan Pemda dan dipastikan tidak menyebabkan defisit,” ujarnya.
Ketua FKKD Khairul Ihsan mewakili desakan para kepala desa. Mereka awalnya menginginkan Pilkades digelar maksimal Desember 2026. Alasannya sederhana: kepastian jadwal.
“Pilkades yang terlalu lama tertunda bikin tekanan psikologis ke bakal calon. Biaya sosialisasi dan persiapan juga makin bengkak,” ungkap Khairul.
Setelah mendengar paparan Pemda, FKKD melunak. Titik temunya: kepastian jadwal lebih penting daripada harus 2026. Dengan tanggal 27 Januari 2027 yang sudah dikunci, para calon bisa langsung tancap gas.
Ada 3 alasan kuat di balik percepatan 7 hari yakni untuk Redam suhu politik desa denganasa transisi terlalu panjang rawan memecah belah warga. Semakin cepat definitif, semakin cepat kondusif, Akhiri era Pj Kades. Pemda menilai penjabat kepala desa kurang efektif untuk program jangka panjang. Desa butuh nahkoda definitif, dan Hemat kantong calon dengan Masa sosialisasi dipersingkat berarti biaya spanduk, kopi keliling, dan kampanye bisa lebih efisien.
Rapat marathon itu dihadiri lengkap: anggota Komisi I DPRD, Sekda, Dinas PMD, Bakesbangpoldagri, BPKAD, Bagian Hukum, sampai pengurus FKKD.
Dengan kesepakatan ini, 255 desa di Lotim kini punya peta jalan jelas. 27 Juli 2026 mesin Pilkades dinyalakan. 27 Januari 2027 warga berbondong-bondong ke TPS memilih pemimpin desanya.
Tinggal menunggu PP 16/2026 diketok. Setelah itu, Lotim akan sibuk. Spanduk bakal menghiasi tiap sudut dusun, debat visi-misi ramai di warung kopi, dan demokrasi tingkat akar rumput kembali bergulir.
Harapannya satu yakni Pilkades lancar, tanpa drama, dan melahirkan kades definitif yang benar-benar membawa perubahan untuk warganya. (RS/Toni)
