Lombok Timur - Radarselaparang.com || Warga Lombok Timur siap-siap. Penyaluran bantuan sosial 2026 bakal berubah total. Pemkab Lombok Timur (Lotim) ditunjuk sebagai 1 dari 42 kabupaten/kota di Indonesia untuk uji coba digitalisasi bansos oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) RI.
Uji coba digitalisasi bansos oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) RI
Sosialisasi program ini digelar di Ballroom Kantor Bupati Lotim dan dibuka Asisten I Setda H. Ahyan. Intinya daftar bansos mandiri dengan verifikasi biometrik wajah, tanpa menunggu usulan berjenjang.
“Di Lotim ada lebih dari 145 ribu KPM untuk PKH, sembako, dan bansos lain. Tapi masih ada tantangan data lambat update, penyaluran telat, sampai salah sasaran,” jelas H. Ahyan. Rabu (3/6/2026).
Ia menyebut sistem Portal Perlinsos sejalan dengan visi Lotim Smart "Sejahtera, Maju, Adil, Religius, Transparan. Digital jadi pilar utama pelayanan publik ke depan'.
Cara daftarnya melalui dua cara, yakni Mandiri lewat aplikasi warga yang masuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN bisa daftar sendiri + daftarkan anggota keluarga dan Lewat agen yang nggak punya HP pintar tetap bisa daftar via Agen Perlinsos yang sudah ditunjuk.
Uniknya, saat daftar sistem langsung cek wajah. Samuel Prayoga Tampubolon dari KPTDP RI menjelaskan bahwa Sistem akan verifikasi biometrik. Wajah pemohon dicocokkan dengan data Dukcapil.
"Kalau cocok, data keluarga otomatis muncul dan sistem hitung kelayakan berdasarkan indikator yang ditetapkan.”jelasnya.
Targetnya besar yakni Lotim punya sekitar 400 ribu kepala keluarga yang jadi sasaran pendataan. Semua yang memenuhi syarat diharapkan masuk sistem baru.
Ini poin penting. Saat ini bansos nasional alokasinya Rp78 triliun, tapi 45% masih meleset sasaran. Lewat digital biometrik, KPTDP menargetkan inclusion error dan exclusion error ditekan di bawah 20%, idealnya di bawah 10%.
Tapi tenang, sistem lama belum hilang. Aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping PKH, agen Perlinsos tetap jalan selama masa uji coba.
Hasil uji coba ditarget dipakai buat penetapan penerima bansos paling cepat Triwulan IV 2026, paling lambat Triwulan I 2027. Penentuan kelayakan tetap pakai data gabungan skor DTKS, data Dukcapil, kepemilikan aset/kendaraan, dan data pendukung lain.
Sosialisasi 2 hari itu sangat padat. Di hari pertama saja sebanyak 349 peserta dari pemda, camat, kades, OPD dan Hari kedua Training of Trainer untuk 401 Agen Perlinsos, pendamping PKH, operator desa/kelurahan.
Kalau berhasil, Lotim bisa jadi model nasional bansos yang lebih modern, akuntabel, transparan, dan benar-benar tepat sasaran.
“Uji coba ini untuk menguji ketepatan sasaran, penerimaan masyarakat ke sistem mandiri, kesiapan identitas digital, dan menyiapkan tata kelola sebelum diterapkan nasional,” jelas Kabid Fakir Miskin Dinsos Lotim Dedi Kurniawan. (RS/Toni)
