JAKARTA Radarselaparang.com || Sektor pertanahan disebut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan sebagai kunci pendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan saat jadi pembicara dalam Akademi Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta
Mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menegaskan peran strategis tanah dalam mewujudkan kemandirian nasional.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Ia memaparkan kondisi sumber daya agraria Indonesia: 77% wilayah laut dan 23% daratan atau sekitar 189 juta hektare. Dari daratan tersebut, 118,1 juta hektare atau 62,5% merupakan kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara areal penggunaan lain/APL seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy menyebut hingga kini sekitar 79,5% bidang tanah pada APL sudah terpetakan. Kementerian ATR/BPN saat ini menyelesaikan pemetaan 20,5% bidang tersisa, khususnya di wilayah perbatasan dan berbatasan dengan kawasan hutan.
“Setelah seluruh bidang tanah pada APL terpetakan 100%, pemerintah memiliki basis data pertanahan yang semakin lengkap dan terintegrasi,” jelasnya.
Di hadapan mahasiswa UMJ, Wamen Ossy memaparkan tahap pasca-pemetaan: integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang kerap memicu sengketa agraria.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (")
