LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Targetnya besar, waktunya mepet. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur langsung tancap gas mendata 501.104 kepala keluarga untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos). 
Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik saat rakor bersama PKH dan TKSK diruang kerjanya.
Angka itu jadi yang terbesar di NTB. Karena itu Sekda H. Muhammad Juaini Taofik meminta semua pihak bergerak cepat agar selesai sebelum 30 Agustus 2026.
"Ini bukan sekadar mendata. Tujuannya memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke orang yang berhak," tegas Sekda saat rakor bersama PKH dan TKSK di ruang kerjanya, Jumat (24/7/2026).
Lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah kini pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis semua bansos. Warga dikelompokkan per desil. Desil 1 sampai 4 jadi prioritas penerima PKH, BPNT, hingga iuran BPJS Kesehatan.
Selama ini masih ada dua lubang. Ada yang sudah mampu tapi masih dapat bantuan. Ada juga yang miskin tapi belum masuk data.
"Dua-duanya harus kita bereskan. Jangan sampai hak orang miskin diambil yang sudah mampu," kata Sekda Juaini.
Lotim ditunjuk jadi kabupaten percontohan aplikasi digital Perlinsos. Tapi sampai saat ini baru 1,76 persen yang terdata, atau sekitar 7 ribu KK.
Bupati H. Haerul Warisin pun instruksikan kerja ekstra. Mulai 1-7 Agustus, fokus utama adalah mendata seluruh penerima bansos lama. Pendamping PKH, TKSK, ASN PNS dan PPPK semua dikerahkan. Setelah itu baru merambah ke warga lain sampai target 501 ribu KK tuntas.
Prosesnya mudah. Yang sudah punya IKD bisa daftar mandiri. Yang belum, akan dibantu petugas di lapangan. Petugas cukup mendata kondisi rumah, listrik, dan foto sebagai bukti. Sekda Juaini juga meluruskan isu. Pendataan ini tidak ada unsur politik dan tidak akan disalahgunakan.
"Ini murni untuk memastikan bansos tepat sasaran ke depan," ujarnya.
Data Perlinsos juga tidak bentrok dengan BPS. Justru saling melengkapi. Kelebihan Perlinsos, data bisa diperbarui tiap bulan. Warga yang merasa datanya salah juga bisa ajukan sanggahan langsung di sistem.
Untuk menandai dimulainya gerakan ini, Pemkab akan gelar apel bersama 30 Juli. Monitoring juga dilakukan online sehingga perkembangan tiap desa bisa dipantau real time.
Pemkab mengajak seluruh warga Lotim mendukung dan memberi data yang benar saat petugas datang.
"Kerja ini kelihatan sederhana. Tapi kalau salah input, dampaknya ke penyaluran bansos bisa besar. Karena itu saya minta PKH dan TKSK jaga validitas data," pungkas Sekda Juaini. (rs/toni)
