 |
| Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si., saat melantik Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) |
Pelantikan yang berlangsung di hadapan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya, serta Sekda H. Muhammad Juaini Taofik ini tidak sekadar seremoni serah terima jabatan. Bupati menekankan bahwa realitas pahit kemiskinan di pesisir harus segera diselesaikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Di hadapan Muhammad Tasywiruddin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bupati Haerul meminta pejabat baru ini bergerak cepat dan tidak bekerja dengan cara biasa.
"Harapan saya Anda juga bekerja istimewa. Nelayan-nelayan kita masih banyak yang miskin. Nelayan-nelayan kita masih banyak membutuhkan bantuan. Janji yang disampaikan oleh Pak Menteri itu harus Anda jemput," tegas Bupati Warisin.
Penekanan ini merujuk pada janji fasilitas dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat berkunjung ke Lombok Timur beberapa waktu lalu. Menurut Bupati, pejabat baru berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/311/KPSDM/2026 ini harus aktif "menjemput bola" ke pusat demi kesejahteraan nelayan lokal.
Tidak hanya menyasar Kadis DKP yang baru, Bupati juga menyampaikan teguran dan instruksi tajam untuk seluruh kepala OPD di lingkup Pemkab Lombok Timur:
1. Jemput Program Pusat & Jangan Anti-Kritik
Seluruh pimpinan OPD diminta memanfaatkan fasilitas yang ada untuk rajin memboyong program pusat ke daerah. Selain itu, Bupati melarang pejabat bersikap alergi terhadap kritik masyarakat.
"Jangan takut dikritik oleh siapa pun. Kritik itu artinya apa? Mereka membangun dan mengingatkan kita. Tinggal kita perbaiki kalau salah, luruskan kalau bengkok, dan isi kalau kosong," ulasnya panjang lebar.
2. Stop Klaim Sepihak, Keberhasilan Adalah Kerja Tim
Bupati menegaskan agar tidak ada pejabat yang merasa paling berjasa atas capaian pembangunan di Lombok Timur.
"Kita ingin merubah Lombok Timur ini ke arah yang lebih baik secara bersama-sama. Tidak boleh ada mengatakan 'ini hasil saya, hasil itu'. Tidak boleh,"cetusnya.
3. Hati-Hati Eksekusi Kebijakan
Menutup arahannya, Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar berhati-hati dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Koordinasi yang ketat menjadi kunci utama untuk menghindari kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan.
Kini, beban besar resmi berada di pundak Muhammad Tasywiruddin. Publik Lombok Timur menanti sejauh mana pejabat baru ini mampu merealisasikan "kerja istimewa" yang dituntut Bupati demi mengubah nasib masyarakat pesisir. (rs/Toni)
