Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tampil kedepan dengan membenahi persoalan sampah. Daerah ini mengajukan diri menjadi pilot project program Local Service Development Improvement Project atau LSDP dengan menyiapkan lahan tiga kali lipat dari syarat pusat dan dana talangan Rp20 miliar.
Komitmen itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti asesmen LSDP secara daring
Komitmen itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti asesmen LSDP secara daring pada Kamis (30/7/2026).
"Kami sadar tata kelola sampah harus segera diperkuat menuju sistem terintegrasi dan ekonomi sirkular. Untuk itu kami siapkan lahan 3 hektare, padahal yang diminta pusat hanya 1 hektare. Ini bukti keseriusan kami," tegas Bupati.
Tak hanya lahan, Pemkab juga menyiapkan dana talangan Rp20 miliar melalui APBD 2027. Jumlah itu bisa ditambah jika diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Bupati menyebut kesiapan fiskal daerah saat ini dalam kondisi sehat sehingga mampu mendukung program berskala besar tersebut.
Asesmen dipimpin langsung Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Bappenas, Nursyaf Rullihandia. Hadir pula tim dari Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan World Bank.
Nursyaf membeberkan sejumlah indikator yang dinilai. Mulai dari kesiapan kelembagaan pengelola sampah, baik UPTD maupun BLUD, peraturan daerah, perhitungan tarif retribusi sesuai Permendagri, akses jalan, hingga kelengkapan dokumen feasibility study dan Detail Engineering Design.
Desakan untuk segera berbenah memang kuat. Data terbaru menunjukkan Lombok Timur menghasilkan lebih dari 580 ton sampah setiap hari. Namun hanya 101 ton yang terangkut ke TPA Ijobalit. Dengan kata lain, 74,5 persen sampah di kabupaten ini belum terkelola secara resmi.
"Angka itu harus kita tekan. Sampah tidak bisa lagi dianggap urusan buang dan selesai. Harus ada sistem dari hulu ke hilir yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha," lanjut Bupati.
Melalui LSDP, Pemkab menargetkan terbangunnya sistem pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya menyelesaikan timbunan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dari daur ulang dan pemanfaatan sampah.
Jika lolos sebagai pilot project, Lombok Timur akan mendapat dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah pusat serta World Bank. Tahap selanjutnya, Pemda akan melengkapi dokumen perencanaan dan memperkuat kelembagaan agar seluruh indikator asesmen bisa terpenuhi.
Dengan langkah awal menyiapkan lahan dan dana lebih dari cukup, Lombok Timur optimistis bisa menjadi contoh daerah lain dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.
