Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional. 
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional.
Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Sumbawa Barat di Lombok Timur pada Kamis, 30 Juli 2026, dengan tema "Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah".
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan TPID Sumbawa Barat. Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa lagi dibebankan pada satu daerah atau satu instansi karena harga pangan dipengaruhi banyak faktor.
"Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini," ujar Wabup Edwin.
Wabup Edwin menjelaskan Pemkab Lombok Timur secara konsisten menjalankan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sejumlah program konkrit lintas sektor telah berjalan.
Di sektor pertanian, Dinas Pertanian melaksanakan pengadaan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK dan GOW. Pemerintah juga membangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
Dari Dinas Sosial, bantuan belanja sembako senilai Rp30 miliar disalurkan untuk lebih dari 198 ribu rumah tangga pada desil 1 sampai 3. Bagian Kesra Setda juga menyalurkan bantuan tunai Rp3 miliar untuk guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ.
Pemkab Lombok Timur turut menjalin kerja sama antar daerah berupa komitmen pasokan strategis. Bersama Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku usaha cabai, Pemda melakukan operasi pasar murah masif di 21 kecamatan. Pemantauan harga rutin di pasar tradisional juga dilakukan, diiringi penguatan komunikasi publik untuk mencegah panic buying.
"Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan mampu melahirkan rekomendasi serta aksi nyata yang berdampak pada stabilitas ekonomi masing-masing wilayah," kata Edwin.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat Syahril sependapat. Ia menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap penanganan inflasi. Menurutnya, inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan persoalan yang langsung menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil.
"Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya," tegas Syahril.
Syahril memaparkan kondisi kedua daerah yang saling melengkapi. Lombok Timur unggul sebagai lumbung pangan dengan komoditas cabai, bawang merah, dan telur, namun kerap menghadapi fluktuasi harga saat panen raya dan tantangan distribusi luar pulau. Sementara KSB memiliki daya beli tinggi akibat pertumbuhan industri tambang, tetapi sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
Untuk memutus pola penanganan inflasi yang bersifat reaktif, Syahril mengajukan lima Pilar Strategi Sinergi Penanganan Inflasi antara KSB dan Lombok Timur.
Pilar pertama adalah integrasi sistem informasi pasar dan Early Warning System melalui platform data harga dan stok secara langsung. Dengan begitu surplus komoditas di satu daerah bisa langsung diserap daerah yang membutuhkan.
Kedua, optimalisasi rantai pasok dan efisiensi logistik lintas laut melalui pembentukan konsorsium logistik pangan. Tujuannya menekan biaya transportasi laut 10 sampai 15 persen, menciptakan tarif khusus atau subsidi silang, serta memberi jalur prioritas bagi truk angkutan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Pilar ketiga adalah pengembangan sentra produksi dan hilirisasi bersama. Keempat, koordinasi operasi pasar dan cadangan pangan bersama. Kelima, penguatan literasi ekonomi dan peran masyarakat.
Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan komitmen bersama. Kedua pemerintah daerah diharapkan segera menyusun teknis pelaksanaan dari poin-poin kesepakatan demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
